Prabowo Segera Bertemu Megawati? Ini Analisis Pengamat
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Isu Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kian santer terdengar. Akankah wacana ini terealisasi?
Pengamat Politik Yusfitriadi memberikan analisisnya.
Besar kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terealisasi, tinggal masalah waktu. Menunggu waktu yang tepat. Kondisi berhadapan dalam dinamika pemilihan pemilu antara Prabowo dan Megawati bukan hanya terjadi hari ini, namun pada pemilu 2014 dan 2019 juga mengalami kondisi yang sama.
Namun keadaan berhadapannya antara Megawati dan Prabowo hanya cukup diselesaikan dengan makan nasi goreng bersama.
Artinya secara historis dan psikologis antara Megawati dan Prabowo sangat dekat. Selain kedekatan historia dan psikologis, ada beberapa faktor yang memdorong Megawati dan Prabowo harus bertemu.
Pertama, kepentingan Prabowo. Prabowo merupakan pemenang dalam pemilihan presiden, namun partai pemenang masih dikuasai oleh PDIP. Kondisi ini termasuk fenomena yang “langka” terjadi dalam dialektika politik pemilu Indonesia.
Biasanya partai pemenang sekaligus memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga Prabowo mempunyai kepentingan back up politik yang cukup stabil selama menjabat presiden untuk mensupport berbagai agenda negara.
Support politik yang paling efektif melalui partai penguasa pemenang pemilu.
Kedua, kepentingan Megawati dan PDIP.
Salah satu cara untuk menghukum “anak nakal” bernama Jokowi, salah satunya dengan cara PDIP bergabung dengan koalisi kekuasaan.
Sehingga bisa saja salah satu kontrak politiknya adalah dengan tidak memberikan ruang kepada Jokowi dalam mengatur kekuasaan presiden.
Karena di pihak yang lain, di partai Golkar misalnya, para tokoh senior Partai Golkar terlihat turun gunung untuk membuat “border”, agar Golkar tidak dikendalikan orang lain.
Termasuk sebuah antisipasi menjelang Munas Partai Golkar mendatang.
Ketika bicara apakah PDIP akan berada di koalisi kekuasaan, dalam konteks politik tidak ada yang tidak mungkin.
Walaupun tentu saja, hal ini sesuatu yang tidak biasa dilalakukan oleh PDIP yang preseden politiknya menjadi kekuatan oposisi jika tidak berkuasa.
Jika PDIP bergabung dengan kekuasaan, kondisi bagi saya preseden yang tidak baik bagi perjalanan politik dan demokrasi 5 tahun ke depan.
Dominasi kekuasaan akan kembali seperti era Jokowi. Jika PDIP bergabung dengan kekuasaan, nampaknya nyaris semua partai akan ikut gerbong kekuasaan.
Tinggal PKS yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan bergabung dengan kekuasaan. Tentu saja kondisi ini tidak sehat dalam tatanan demokrasi.
