Focus Group Discussion (FGD) Penangangan Bencana Banjir di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (2/3/2020).

Perlu Kolaborasi Pusat-Daerah Tangani Banjir Jakarta, Jabar, Banten

BOGOR-KITA.com, JAKARTA –  Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, kabupaten/kota termasuk Jakarta tidak bisa menyelesaikan persoalan banjir secara mandiri. Oleh sebab itu perlu kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah banjir.

“Kita sudah punya pengalaman tentang Citarum, walaupun baru berjalan dua tahun tetapi program ini (Citarum Harum) telah memberikan manfaat. Banjir di Bojongsoang, Baleendah, Dayeuhkolot, yang biasanya berminggu-minggu, kini dalam waktu relatif singkat airnya surut,” kata Kepala BNPB Doni Monardo, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penangangan Bencana Banjir di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (2/3/2020).

“Penanganannya tidak bisa sektoral, harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Semangat inilah nanti yang akan menjadi sebuah kesimpulan yang nantinya akan kami laporkan ke Menko PMK, kemudian untuk bisa disusulkan ke tingkat yang lebih tinggi,” imbuh Doni.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang hadir dalam Focus Group merekomendasikan membentuk organisasi atau lembaga yang menangani bencana banjir di Provinsi Jakarta, Jabar, dan Banten.

Baca juga  Banjir di Jabar Terjadi di 97 Titik, Terbanyak di Kota Bekasi 53 Titik

Emil mengatakan, masalah yang kerap muncul dalam penanganan bencana banjir di ketiga provinsi tersebut adalah koordinasi dan organisasi.

“Ada 12 lebih institusi mencoba membereskan banjir di Jabodetabek, tapi seringnya kan sendiri-sendiri. Nah, diharapkan dari sini (FGD) ada organisasi, cukup satu organisasi bisa mengondisikan permasalahan banjir di Jakarta,” kata Emil.

“Ada Perpres tentang Citarum itu kan ada 17 kota/kabupaten, lintas sektoral, dan sebagainya. Cuma, harus jelas ada komandannya, untuk memberikan arahan-arahan teknis,” imbuhnya dilansir Humas Pemprov Jabar.

Menurut Emil, model kelembagaan untuk penanganan Citarum bisa diterapkan dalam hal penanganan banjir di Jakarta, Jabar, dan Banten.

“Dengan satu orang yang bisa memberikan instruksi ke Jawa Barat, Jakarta, Banten, ke kota/kabupaten. Kalau tidak setiap tahun kita ngumpul semua menceritakan dimensi permasalahannya tanpa ada kesimpulan,” ucapnya. [] Admin

 



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *