Komisi V DPRD Jabar Minta Pemprov Akomodir Peserta Didik yang Masuk Zona Blank Spot PPDB
BOGOR-KITA.com, DEPOK – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan gubernur beserta jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus mengakomodir calon murid yang tidak dapat sekolah karena rumahnya masuk dalam kategori blank spot. Dengan kata lain, di wilayah tempat calon murid tinggal tidak tersentuh zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
Hal tersebut mengemuka saat ditanya oleh wartawan selepas acara rapat konsultasi akhir tentang draft pergub Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertempat di SMA Negeri 4 Kota Depok, Kamis (8/4/2021).
“Dalam skala Jawa Barat masih ada blank spot sekitar 19 kecamatan belum punya sekolah SMA dan SMK negeri saya kalkulasikan sekitar 19.000 anak kita gak bisa sekolah dan ini pasti gak bisa masuk jalur zonasi. Kami minta kepada bapak gubernur agar ini dituntaskan jangan sampai kita bikin PPDB tapi kita belum mencukupi syarat awal artinya PR kita masih banyak ini masih ada 200 kecamatan lebih yang belum punya sma/smk negeri,” ucap Abdul Hadi.
Abdul Hadi menambahkan meski kapasitas sekolah terdekat dari rumah calon murid sudah penuh, pemerintah harus mengakomodir dalam hal ini alternatifnya adalah sekolah swasta, tahun lalu bantuan pemprov yang dinamakan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) mengingat anggaran yang diberikan pemerintah itu sangat besar Rp912 miliar ini adalah hibah untuk anak-anak yang bersekolah di swasta itu dinaikkan asalnya Rp550 ribu menjadi Rp750 ribu namun pada nyatanya masih banyak saja sekolah swasta yang bandel .
“Untuk intervensinya kepada sekolah swasta yang tidak mau mengikuti aturan saya minta kepada kepala dinas untuk tegas agar dibuatkan nomenklatur karena saya kira kalau hanya dibuat imbauan sepertinya tidak bisa ini harus dibuat aturan kalau masih ngeyel ya kita blacklist aja,” tandasnya. [] Hari/Humas DPRD Jabar
