BOGOR-KITA.com – Nilai investasi di Kabupaten Bogor diprediksi mengalami penurunan di tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya, 2018. Penurunan ini diduga terkait dengan tahun politik yang ditandai dengan gunjang-ganjing politik sebelum dan juga setelah pemilu April 2019.
Pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, nilai investasi mencapai Rp 8,2 miliar. Angka ini meningkat dibanding tahun 2017 dengan nilai investasi sebesar Rp 7,2 miliar.
“Kalau untuk tahun 2019 ini kita sudah memprediksi akan ada penurunan, namun berapa penurunanya akan diketahui nanti pada akhir tahun. Penurunan investasi terjadi dihampir semua daerah artinya tidak hanya dialami Kabupaten Bogor,” ujar Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo kepada wartawan, Senin (11/6/2019).
Diakui Joko, tahun politik di 2019 menjadi salah satu penyebab menurunnya nilai investasi di Kabupaten Bogor. Sebab menurutnya, di tahun hajatan Pemilihan Presiden (Pilpres) ini, banyak pengusaha nasional yang ragu berinvestasi.
“Mereka tidak ada yang berekspansi mengembangkan bisnis atau usaha barunya. Kalau pun ada hanya meneruskan atau menyelesaikan perizinan yang sebelumnya belum rampung,” kata Joko.
Joko mengungkapkan, investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor tidak pernah tetap atau fluktuatif. Menurutnya, ini terjadi untuk semua jenis investasi, baik yang jenis Penamaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
“Investasi paling tinggi terjadi pada tahun 2015 lalu dengan total Rp13,8 triliun dengan rincian Rp4,9 triliun PMA dan Rp8,9 PMDN. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp11,1 triliun dan paling besar penurunannya untuk PMA yang awalnya Rp 4,9 triliun menjadi Rp 1,5 triliun, tapi untuk PMDN malah naik menjadi Rp 9,6 triliun,” ungkapnya.
Joko menegaskan, untuk menarik sebanyak mungkin pemilik modal masuk ke Kabupaten Bogor, butuh kerja keras dan dukungan dari semua pihak, apalagi banyak daerah yang berani menawarkan berbagai kemudahan fasilitas kepada pemilik modal yang ingin berinvestasi.
“Saingan kita sekarang banyak, bukan hanya daerah di Jawa Barat saja, tapi daerah di Jawa Tengah pun sudah mulai ekspansi menawarkan keunggulan daerahnya untuk menarik minat para pemilik modal,” katanya.
Daerah di luar Jawa Barat, kata Joko, gencar melakukan promosi investasi, karena merasa kebutuhan yang diinginkan para pemilik modal sudah disediakan, selain kondisi keamanan daerahnya yang kondusif.
“Kalau kita tidak berbenah dan masih mengedepankan ego sektoral, pastinya akan kalah bersaing. Padahal kita membutuhkan adanya pemilik modal yang akan menggerak roda perekonomian di sektor hilir atau manufaktur,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo mengatakan, saingan daerah di luar Jawa Barat, sudah sangat ketat. Bahkan, mereka mempromosikan ini hingga ke Jakarta juga bandara-bandara untuk menarik investor dari luar negeri.
“Ini fakta, karena daerah di luar Jawa Barat pun sudah siap menghadapi era industrialisasi. Kabupaten bogor tak boleh terlena, sebab suatu saat nanti bisa ditinggalkan, kalau sudah seperti itu akan berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menurut Kukuh, keberadaan pengusaha di sektor hilir sangat dibutuhkan daerah, karena menjadi solusi menekan atau mengurangi angka pengangguran, karena usaha sektor hilir yang sifatnya padat karya kan membutuhkan banyak tenaga kerja.
“Jika seandainya setiap tahun di Kabupaten Bogor sedikitnya ada 10 perusahaan baru berdiri, otomatis tugas pemerintah daerah menekan angka pengangguran pun semakin ringan,” tandas Politisi Gerindra itu.[] Admin/Pkr
