Laporan Utama

Forum Rektor Indonesia Beri 5 Rekomendasi Agar MBKM Berjalan Maksimal

arif satria
Prof Arif Satria

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pada Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI), Konvensi Kampus Ke-27 dan Temu Tahunan Ke-23 yang dilaksanakan Selasa (27/7/2021), Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Arif Satria dalam sambutannya menyoroti aspek pendidikan khususnya implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dan memberikan sejumlah rekomendasi.

Arif Satria yang juga merupakan Rektor IPB University, mengatakan, dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan berpotensi menurunkan kualitas pembangunan manusia dan pendidikan di Indonesia, bahkan bisa mengakibatkan ‘generation loss’, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan upaya khusus untuk memastikan pembangunan manusia dan pendidikan berada dalam performa unggul dan utama.

Oleh karena itu, lanjut Arif, dalam konteks pendidikan tinggi, FRI mengharapkan pemerintah dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam menjalankan proses pendidikan, yakni dengan memperluas akses dan jangkauan kartu Indonesia pintar (KIP), meningkatkan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa, menambah bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen, serta membantu perguruan tinggi swasta (PTS) dengan mengupayakan model pendanaan alternatif sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi.

Konferensi FRI, Konvensi Kampus Ke-27 dan Temu Tahunan Ke-23 yang dilaksanakan 27 Juli 2021

“Di tengah-tengah pandemi ini, Kebijakan MBKM akan kita jalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, FRI memandang setidaknya ada lima hal penting yang perlu dilakukan pemerintah agar MBKM ini berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan,” ujar Arif dalam keterangan persnya.

Baca juga  Begini Cara Ade Yasin Bangkitkan Pertanian Kabupaten Bogor

Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti juga dengan otonomi kampus yang lebih besar. Tidak hanya mahasiswanya yang merdeka, tetapi juga kampus dan dosen harus merdeka.

Kedua, MBKM memerlukan kerangka regulasi komprehensif, baik itu regulasi pendukung maupun deregulasi aturan penghambat seperti: sistem akreditasi PT, UU Dosen dan Guru, regulasi terkait tugas belajar & izin belajar, termasuk perubahan statuta.

Ketiga, penguatan kompetensi mahasiswa perlu diperkaya dengan ‘pendidikan karakter dan kebudayaan’ sebagai manusia Indonesia yang sadar akan kewajiban kepada negara, bangsa dan agamanya. Kegiatan MBKM juga perlu dipadupadankan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berorientasi pada pengembangan karakter dan ideologi bangsa.

Keempat, pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki akses yang memadai ke industri, terutama di kawasan 3T.

Baca juga  IPB University Gelar Webinar Digitalisasi Inovasi Bagi Kedaulatan Pangan

Kelima, pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri kepada para dosen yang berasal dari perguruan tinggi di kawasan 3T dan perguruan tinggi swasta. Perluasan beasiswa pendidikan dalam negeri ini pada satu sisi dapat memperkuat SDM di perguruan tinggi asal, disisi lain juga akan menambah jumlah riset yang dihasilkan di perguruan tinggi dalam negeri yang tujuan.

Sebagai informasi konferensi tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju seperti Erick Thohir dan Nadiem Makarim. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top