BOGOR-KITA.com. com, BOGOR – Perlu ada regulasi untuk menetapkan jadwal lelang di pemerintah daerah dilakukan di awal tahun.
Hal ini dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) Bogor Mihradi kepada BOGOR-KITA.com, Jumat (15/11/2019) pagi.
Soal jadwal lelang ini disindir secara tajam oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri sekitar 3.000 pejabat mulai dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati dan Waliota seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakanbmadang, Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019).
“Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang,” kata Presiden Jokowi.
“Konstruksi di bulan November, ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kaya gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya,” ujar Jokowi lagi.
Mihradi mengemukakan, pemikiran Presiden Jokowi penting dijadikan pedoman.
“Memang sebaiknya ada kebijakan regulasi agar lelang dilakukan di awal tahun, agar berbagai program bisa dilakukan,” kata Mihradi.
Kondidsi lelang yang bertele tele sampai Nopember itu sendiri, menurut Mihradi, memang begitu adanya di seluruh Indonesia, dan oleh sebab itu memang perlu dibuatkan regulasi.
“Untuk itu perlu dilakukan pemetaan, baik regulasi maupun teknis untuk diidentifikasi hambatan terkait lelang sehingga dapat didesain kebijakan yang terukur dan tepat sasaran,” tutup Mihradi. [] Hari
