Bima Ajukan Belanja Daerah 2021 Rp2,4 T, lebih Rendah Dibanding 2020 Rp2,6 T
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Bogor tahun 2021 lebih rendah ketimbang RAPBD 2020.
Hal ini terungkap dari penjelasan Wali Kota Bogor saat menyampaikan empat rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (9/11/2020).
Keempat raperda tersebut yakni, Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Raperda Perumda Jasa Transportasi, Raperda Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan Raperda APBD 2021.
Dalam rilis protokol dan komunikasi dan pimpinan (prokompim) dikatakan, Raperda APBD 2021 disebut sebagai RAPBD Tanggap dan Adaptif Covid-19.
Penyebutan RPABD 2021 sebagai RAPBD Tanggap dan Adaptif Covid-19 tampaknya dilandaskan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian tahun 2021 masih terdampak covid-19.
Dalam rilis prokompim tersebut, disebutkan Bima Arya mengajukan rancangan belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp2,4 triliun.
Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, total belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 2,6 triliun.
Total belanja daerah yang diajukan sebesar Rp2,4 trilun berarti lebih rendah sekitar Rp200 miliar dibanding total belanja daerah tahun 2020 sebesar dibanding total belanja tahun 2020.
Pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp936 Miliar menurun dibanding tahun 2020 sebesar Rp1 terilun lebih.
Belanja sebesar 2,4 triliun tersebut diarahkan pada 5 fokus program prioritas sebagai stimulan untuk bangkit dari pandemi covid-19 termasuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid19, yaitu
1.Program Penguatan Kesehatan sebesar Rp18,4 miliar, fokus pada penguatan penyelenggaraan sistem layanan kesehatan dan protokol kesehatan serta perwujudan kota sehat;
2.Program Pemulihan Ekonomi sebesar Rp36 miliar, fokus pada Jaring pengaman sosial, insentif dan stimulus ekonomi serta penguatan potensi ekonomi lokal untuk lapangan kerja;
3.Program penguatan pendidikan sebesar Rp21,9 miliar, fokus pada penguatan penyelenggaraan sistem layanan pendidikan, penyediaan infrastruktur daring dan bantuan koneksi, penyesuaian konten, kurikulum, modul dan skema kegiatan belajar mengajar serta bantuan pendidikan bagi siswa miskin;
4.Program prioritas RPJMD yang merupakan stimulus investasi sebesar Rp621 Miliar, fokus pada penataan transportasi publik dan infrastrukturnya, penataan kawasan Suryakencana, alun-alun dan Stasiun Kereta Api Bogor, serta naturalisasi Ciliwung;
5.Program janji kampanye sebagai upaya bangkit dari pandemi covid19 termasuk mengakomodir aspirasi warga melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp94 Miliar, fokus pada Perwujudan Bogor Merenah, Bogor Kasohor, Bogor Motekar, Bogor Samawa, dan Abdi Bogor.
Selanjutnya untuk estimasi pembiayaan sebesar Rp227 miliar.
“Sehingga RAPBD Tahun 2021 yang kami sampaikan ini sudah berada pada posisi berimbang atau tidak defisit. Namun demikian, DPRD dan Pemkot masih harus membahas bersama untuk memperkuat postur anggaran yang lebih efektif, efisien dan akuntabel,” tulis rilis Prokompim. [] Hari
