Muscab X Gapensi Kota Bogor Perkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Bogor menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) X di IPB International Convention Center (ICC), Kamis (15/10/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi Badan Usaha Konstruksi dan Pemerintah Kota Bogor dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha jasa konstruksi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa Gapensi merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, di tengah kondisi fiskal yang menantang, pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aturan serta kualitas pekerjaan.
Menurut Dedie, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Karena itu, diperlukan pemahaman dan komitmen bersama dari seluruh pihak, termasuk para pengusaha jasa konstruksi.
“Pemerintah Daerah Kota Bogor tentu harus bisa memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur tetap bisa dilaksanakan. Namun, dengan kondisi seperti ini, para pengusaha juga harus bisa memahami,” ujar Dedie.
Ia mengingatkan para pelaku usaha yang mengerjakan proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
“Kalaupun melaksanakan kegiatan bersumber dari APBD, harus tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan. Jangan sampai hal-hal yang kemudian hari membuka peluang masuknya unsur-unsur pidana. Itu harus kita hindari dari sekarang,” tegasnya.
Dedie menambahkan, komitmen terhadap kepatuhan hukum harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dalam menjaga kualitas hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting, kualitas harus bisa dipertanggungjawabkan dan hasil mutu harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Gapensi Jawa Barat, H. Asep Slamet, mengimbau seluruh anggota Gapensi Kota Bogor untuk berpegang teguh pada kode etik organisasi, Basa Brata, dalam menjalankan kegiatan usaha jasa konstruksi.
Ia menekankan pentingnya membangun kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah guna menciptakan iklim usaha yang profesional serta menghasilkan pembangunan yang berintegritas.
Asep juga mengingatkan para pengusaha konstruksi agar menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk penyuapan dan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami dari Gapensi Jawa Barat mengimbau rekan-rekan di Kota Bogor agar berpegang teguh pada kode etik Gapensi Basa Brata. Kita harus membangun kemitraan dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan iklim usaha yang profesional dan hasil pembangunan yang berintegritas,” ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan profesionalisme anggota, Gapensi Jawa Barat juga melakukan pembinaan melalui sosialisasi pencegahan praktik penyuapan serta penguatan kompetensi pelaku usaha.
Selain itu, organisasi mendorong anggota mengikuti uji kompetensi dan program Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB) agar kapasitas perusahaan konstruksi terus meningkat dan mampu naik kelas.
Di tempat yang sama, Ketua BPC Gapensi Kota Bogor, H. Irwan M. Nur, berharap Muscab X dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor sekaligus mendorong anggota menjalankan usaha secara profesional.
Ia menegaskan bahwa Muscab kali ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan untuk pergantian pengurus, melainkan momentum evaluasi, refleksi, dan langkah transformasi organisasi dalam menghadapi perkembangan sektor jasa konstruksi.
Menurut Irwan, pembangunan infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri, mulai dari tingginya curah hujan, kondisi kontur tanah, hingga dinamika sosial masyarakat. Kondisi tersebut menuntut para kontraktor untuk mengutamakan standar mutu, ketepatan waktu, serta manajemen risiko bencana.
“Membangun infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri. Kami menuntut para pelaku jasa konstruksi lokal untuk mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan mutu,” ujarnya.
Irwan menambahkan, sinergi antara Gapensi, Pemkot Bogor, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu terus diperkuat agar pengusaha dan tenaga kerja lokal dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan daerah.
“Gapensi Kota Bogor berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang kota yang modern dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya,” jelasnya.
Ia berharap hasil Muscab X tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh anggota dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bogor. [] Ricky
