Anggota DPRD PKS Dorong Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Minapolitan Ciseeng
BOGOR-KITA.com, CISEENG – Kecamatan Ciseeng menjadi salah satu kawasan budi daya perikanan atau minapolitan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, penguatan tata kelola dan penyediaan sarana serta prasarana dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Camat Ciseeng, Subhi, menyampaikan hal tersebut saat kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Rabu (14/10/2026). Menurut dia, salah satu kebutuhan untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan adalah normalisasi sejumlah aliran sungai.
“Salah satu dukungan dari Pemkab Bogor yang sudah kita dapatkan saat ini berupa bantuan ekskavator yang bisa digunakan untuk kegiatan normalisasi,” ujar Subhi.
Selain itu, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Ciseeng melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang garis sempadan sungai sesuai arahan Bupati Bogor.
“Saat ini kami juga melakukan normalisasi aliran sungai di Desa Putatnutug. Hal ini dilakukan untuk mendukung program kawasan minapolitan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS, Irvan Baihaqi, menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan tata kelola serta penyediaan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan Ciseeng.
Ia mengatakan, pengembangan kawasan perikanan tersebut perlu didukung melalui program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, termasuk perbaikan saluran irigasi dan normalisasi sungai.
“Saya sangat mendukung langkah Pak Camat dan Pemcam Ciseeng terkait perbaikan saluran irigasi dan normalisasi sungai,” kata Baihaqi.
Menurut Baihaqi, upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Ciseeng sesuai arahan Bupati Bogor tersebut perlu dikawal agar pengembangan kawasan minapolitan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti persoalan sampah yang berpotensi menghambat aliran sungai apabila dibuang sembarangan. Karena itu, ia mendorong setiap desa untuk mengembangkan program pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah.
“Makanya saya mengusulkan dan mendorong agar semua desa bisa melakukan program pengadaan bank sampah, sehingga sampah tidak menjadi pemicu masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Baihaqi berharap setiap desa dapat mengajukan usulan pengadaan bank sampah dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah agar dapat dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Dengan begitu, kami sebagai wakil rakyat dapat ikut mendorong usulan tersebut agar masuk dalam skala prioritas,” tegas Baihaqi. [] Fahry
