Minim Sosialisasi, Warga Katulampa Ngadu Soal Pembangunan Hotel Prima ke DPRD
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Warga Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, mengeluhkan pembangunan Hotel Prima yang berada di wilayah mereka.
Selain dinilai minim sosialisasi, pembangunan hotel tersebut juga dikhawatirkan akan menambah kemacetan di kawasan menuju Bendungan Katulampa.
Untuk meminta solusi atas persoalan tersebut, keluhan itu disampaikan warga kepada Komisi III DPRD Kota Bogor pada Rabu (13/5/2026).
Ketua RT 01 RW 19 Kelurahan Katulampa, Mada Arditia, mengatakan pembangunan Hotel Prima merupakan takeover dari eks-Bumi Katulampa dan sudah berjalan sejak Juli 2025.
“Di wilayah kami itu di RT 01 RW 19 Katulampa, dan juga berseberangan dengan RT 09 RW 10, itu ada pembangunan hotel, Hotel Prima. Itu takeover dari eks-Bumi Katulampa. Nah, proses ini sudah berjalan dari bulan Juli 2025,” ujar Marda pada Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, warga sudah beberapa kali meminta pertemuan dengan pihak manajemen hotel, namun hingga kini tidak pernah terealisasi.
“Kami sudah minta untuk mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen tapi tidak pernah terlaksana, sehingga ekses yang sekarang dirasakan gangguan lingkungan berupa keributan, polusi, dan juga hal-hal lain yang pengin kami tahu adalah konsep hotelnya seperti apa. Kita belum pernah tahu,” katanya.
Marda menyebut warga juga belum pernah melihat dokumen legalitas maupun penjelasan resmi terkait pembangunan hotel tersebut.
“Yang memang jadi keberatan kami adalah masalah pembangunan itu, dan tentunya ke depannya ekses berupa jalan yang semakin padat sementara kondisi sekarang sudah sulit,” ucapnya.
Meski begitu, ia menegaskan warga tidak menolak investasi yang masuk ke wilayah Katulampa. Warga hanya meminta adanya komunikasi dan keterbukaan dari pihak investor.
“Kami tidak pernah menolak namanya sebuah investasi. Masalahnya kan menjembatani proses awalnya itu tidak dilaksanakan oleh mereka. Mereka tidak pernah bertemu kami untuk menjelaskan, padahal kami sudah undang bahwa keinginan kami ada sosialisasi. Ini enggak ada sama sekali,” jelasnya.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran pihak hotel dalam pertemuan yang difasilitasi Kelurahan Katulampa beberapa waktu lalu.
“Minggu lalu tanggal 6 itu Pak Lurah Katulampa mengundang kami untuk mempertemukan dengan mereka. Sampai acara itu selesai dua jam kami di Kelurahan, mereka tidak ada yang hadir satu pun,” ungkapnya.
Saat ini, pembangunan hotel disebut sudah mencapai sekitar 70 persen karena hanya melakukan renovasi bangunan lama eks-Bumi Katulampa.
“Mereka sebenarnya tidak membangun dari nol, mereka merubah existing bangunan yang sudah ada dari eks-Bumi Katulampa,” katanya.
Selain persoalan komunikasi, warga juga menyoroti akses jalan menuju lokasi yang dinilai sempit dan rawan macet.
“Kalau waktu-waktu ramai dari rumah kami di Katulampa sampai ke Baranangsiang itu butuh dua jam saking padatnya,” ujarnya.
Menanggapi aduan warga tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan masyarakat pada dasarnya tidak menolak investasi, namun meminta adanya komunikasi yang baik dari pihak pengembang.
“Warga tidak menolak investasi, akan tetapi, adab ketimuran dipakai. Ya salah satunya komunikasi, dijelaskan juga Amdal-nya seperti apa, bangunannya mau jadi apa, dan tadi, ada manfaatnya untuk warga sekitar,” kata Kiwong sapaan akrabnya
Terkait usulan pelebaran jalan, Komisi III DPRD Kota Bogor mengaku akan mendorong pembahasannya bersama dinas terkait.
“Pelebaran jalan, kita tahu memang kondisinya crowded. Nanti kita akan sampaikan ketika kita rapat kerja dengan dinas terkait, terutama PUPR,” ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya baru menerima aduan warga dan belum melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Namun dalam waktu dekat, Komisi III akan melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Hotel Prima.
“Mungkin dalam waktu dekat kita akan lihat ke lapangan, termasuk lihat kondisi di lapangan, termasuk Hotel Prima atas aduan dari masyarakat,” katanya.
Selain itu, DPRD juga akan memanggil dinas terkait untuk memastikan proses perizinan dan amdal pembangunan hotel tersebut.
“Nanti kita akan panggil dinas-dinas terkait untuk memastikan apakah izin tersebut sudah keluar atau belum, proses Amdal-nya, termasuk pengurus di wilayah, Camat atau Lurah, apakah selama ini berkomunikasi dengan pihak investornya,” tutupnya. [] Ricky
