Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG di Bogor Selatan, DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan SPPG
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot setelah puluhan pelajar di Kota Bogor mengalami dugaan keracunan makanan, Jumat (14/11/2025).
Insiden ini menimpa siswa dari SDN Batutulis 2 dan SDN Batutulis 3, SDN Lawanggintung, serta salah satu sekolah PUI.
Para siswa mulai merasakan gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG yang diproduksi dapur SPPG La Isola di Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan laporan Puskesmas Bogor Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menu ayam yang dikonsumsi diduga memiliki aroma tidak sedap serta ditemukan bagian yang belum matang.
Sebanyak 36 siswa dilaporkan datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan mual, pusing, dan muntah. Hingga saat ini, tiga siswa masih menjalani perawatan lebih lanjut.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi, Jumat (14/11/2025).
Dedi menilai dugaan ayam yang kurang matang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas di dapur SPPG. Ia menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang.
“Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru 5 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini alarm keras. Sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” katanya.
Dedi menambahkan, DPRD Kota Bogor akan mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.
“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat,” pungkasnya. [] Ricky
