Ratusan Kades asal Bogor Ikut Demo di Jakarta, Ini Tuntutan Mereka
BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Ratusan Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Bogor mengikuti unjuk rasa untuk menuntut sejumlah hal kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat. Mereka tergabung bersama ribuan kepala desa dari daerah lain.
Kades Bantarsari, Lukmanul Hakim mengaku, setidaknya ada setengah dari 435 Kepala desa lengkap dengan perangkap desanya di Kabupaten Bogor yang turut mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI itu.
“Dari Aceh sampe Papua hadir, ada sekitar 20.000. Kalau dari Kabupaten Bogor hampir tiap zona itu hadir sekitar 200 lebih, hampir setengahnya lah,” kata Lukmanul Hakim, Kamis (23/11/2023).
Para kepala Desa seluruh Indonesia itu menuntut pemerintah dan DPR RI untuk segera mensahkan RUU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada 5 Desember 2023.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperhatikan masa purnabakti kepala desa dan perangkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan setelah memasuki usia pensiun. Kemudian, menuntut DPR RI mengesahkan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode.
Selain itu, meminta pemerintah pusat memberi kewenangan lebih terhadap desa dalam mengelola dana desa yang menurutnya saat ini 70 persen masih di atur oleh pemerintah pusat, sedangkan desa hanya memiliki kewenangan 30 persen.
Ia mengklaim, aksi unjuk rasa itu merupakan inisiatif para kepala desa seluruh Indonesia tanpa diintervensi pejabat atau calon presiden 2024.
“Ini atas inisiatif sendiri, tidak dibiayai partai politik dan capres manapun, kami berangkat sendiri-sendiri bahkan patungan naik bis untuk kepentingan desa,” papar dia.
Menurutnya, para kades sepakat akan memboikot pemilu 2024 jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat.
“Kami akan boikot Pemilu biar pemilu itu dilaksanakan oleh partai politik sedangkan kepala desa angkat tangan tidak terlibat. Kedua, kami akan tenggelamkan partai-partai yang tidak mendukung revisi UU,” tutup dia. [] Hari
