Pertamina Ajak Pemerintah Daerah Pastikan Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT. Pertamina terus membahas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
Pembahasan itu dilakukan dalam Sosialisasi Subsidi tepat MyPertamina yang diselenggarakan PT. Pertamina di Resto Kluwih, Jalan Binamarga, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (20/9/2022).
Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Walikita Bogor, Dedie A Rachim, Sales Area Magaer Retail Jakarta-Bogor-Depok (JABODE) PT. Pertamina Patra Niaga, Gustiar Widodo, Sales Brand Manager PT. Pertamina Patra Niaga, Wahyudi Wirianto, Ketua DPC Hiswana Migas Kota Bogor, Cecep Fajar dan seluruh SKPD Pemkot dan Pemkab Bogor.
Sales Area Magaer Retail Jakarta-Bogor-Depok (JABODE) PT. Pertamina Patra Niaga, Gustiar Widodo mengatakan, sosialisasi ini merupakan upaya Pertamina dalam pengendalian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
“Sehingga sosialisasi ini diharapkan mampu diteruskan kembali ke masyarakat luas di wilayah kota atau kabupaten Bogor,” ucap Gustiar Widodo.
Sementara, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menuturkan, aparatur di lingkungan Pemkot Bogor harus menjadi contoh dan teladan. Bahwa sesuai arahan pemerintah lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 yang mengatur siapa saja yang bisa mendapat BBM subsidi.
“Dengan adanya forum ini, para kepala – kepala dinas akan memahami dan akan memetakan mana saja kendaraan yang bisa didaftarkan melalui MyPertamina. Maka kepedan tidak ada keraguan,” ungkap Dedie.
Saat ini, kata Dedie, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan usulan kepada pusat tentang unit mana saja yang bisa mendapat akses BBM subsidi.
“Setelah dipetakan nanti ada items – items yang belum masuk kedalam list BBM subsidi untuk diusulkan. Tapi selama belum diajukan, maka masih berlaku Perpres 191 tadi. Dimana kendaraan yang tidak masuk harus menggunakan BBM non-subsidi,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Sales Brand Manager PT. Pertamina Patra Niaga, Wahyudi Wirianto menerangkan, BBM subsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN dan memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas dan hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna tertentu.
Selain itu, lanjut Wahyudi, sifat BBM subsidi adalah produk yang terbatas secara jumlah, konsumen penggunanya tertentu yang harus terdata, serta tanggung jawabnya melekat kepada penggunanya.
“Sehingga segala penyimpangan atau penyelewengan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Wahyudi.
Wahyudi menjelaskan, klasifikasi mana saja kendaraan yang bisa mendapatkan BBM subsidi. Seperti transportasi darat diantaranya kendaraan pribadi, umum plat kuning, angkutan barang yang kurang dari roda enam, dan mobil layanan umum seperti ambulan, mobil jenazah, sampah, dan pemadam kebakaran.
Lalu ada kendaraan usaha perikanan, layanan umum/pemerintah, transportasi air, usaha pertanian, dan transportasi usaha mikro/UMKM yamg bersifat home industry. Maka dari itu, perlu upaya pengendalian BBM subsidi lewat MyPertamina.
“Terutama untuk mencegah munculnya kasus – kasus penyalahgunaan BBM subsidi dan pengendalian melalui pengaturan suplai yang berdampak pada antrian yang mengganggu pihak yang berhak,” katanya.
Sedangkan, Ketua DPC Hiswana Migas Kota Bogor, Cecep Fajar mendukung program pemerintah tersebut. Pihaknya, akan bekerjasama dengan semua stakeholder agar program ini berjalan aman dan lancar.
“Sosialisasi kita kan sudah mendirikan booth di beberapa tempat. Seperti Samsat dan Dishub. Antusiasme masyarakat Alhamdulillah cukup bagus mereka untuk mendaftarkan kendaraannya,” ujar Cecep.
“Terkait pengawasannya setelah berjalan, nanti kita bentuk tim khusus ke SPBU dan siosialisasi juga nanti ke masyarakat. Ketika ada temuan dapat dilaporkan ke Hiiswana Migas dan Pertamina,” pungkasnya. [] Ricky
