BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengundang sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tiga gubernur hadiri konperensi tingkat tinggi ekonomi 12 kepala daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor atau Borderline Economic Summit (BES), yang akan digelar di Hotel Pullman, Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin, 9 Desember 2019 mendatang.
Hal ini dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, M.Si kepada BOGOR-KITA.com, usai rapat persiapan BES bersama tidak kurang 42 perwakilan dari 11 daerah di Ruang Rapat Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (25/11/2019).
BES digagas oleh Bupati Bogor Ade Yasin untuk mempercepat pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor. Terdapat 11 kepala daerah yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Kesebelas daerah itu meliputi 4 kota dan 7 kabupaten yaitu Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tanggerang Selatan, Kota Bekasi serta Kabupaten Tanggerang, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang dan Lebak.
Bersama Pemkab Bogor, peserta BES menjadi 12 kepala daerah. Menurut Syarifah, dalam rapat-rapat dengan perwakilan 11 daerah sudah disepakati, BES akan membahas 7 isu strategis meliputi, Jalur Poros Tengah Timur, Jalan Khusus Tambang, Pembangunan LRT Jabodetabek, Geopark Pongkor dan Ciletuh, Tol Cibitung, Transyogi, Banjir dan Pencemaran Kali Cileungsi.
Kementerian yang diundang menurut Syarifah antara lain, Kementerian PUPR, Bappenas, Perhubungan, ATR BPN, Pariwisata, BPTJ, KLHK. Sementara tiga gubernur meliputi Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
Undangan untuk menteri itu, menurut Syarifah, karena apa yang dibahas oleh 12 kepala daerah nanti terdapat hal-hal yang berskala nasional. Masalah pendanaan misalnya, ada pekerjaan yang tidak mungkin dibiayai dua daerah. Melalui BES supaya mereka mendengar persoalan Kabupaten Bogor dan 11 daerah lain.
“Mudah mudahan dari kementrian bisa hadir. Walaupun menterinya tidak bisa hadir minimal pejabat yang mempunyai kewenangan,” kata Syarifah. [] Hari
