Ilustrasi
BOGOR-KITA.com – Oknum pejabat dari Satuan Polisi Palong Praja (Satpol PP) dan Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor dituding mendapat jatah preman dari usaha galian liar di Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari.
Tudingan tersebut dikemukakan oleh pengusaha galian liar itu sendiri dalam percakapan dengan PAKAR, Selasa (21/10). Sayangnya pengusaha tersebut minta tidak ditulis identitasnya. “Karena mereka membeckingi, kami merasa aman,” kata seorang pengusaha galian C, sebut saja FF. Pemilik galian C, di Kecamatan Jonggol ini mengaku tidak hanya memberikan upeti ke Satpol PP saja, melainkan juga ke oknum ESDM Kabupaten Bogor.
“Besaran uangnya tidak usah disebutkan. Tapi, yang pasti para pengusaha galian C di sini rutin memberikan jatah preman kepada mereka yakni Satpol PP dan oknum Dinas ESDM Kabupaten Bogor itu,” ucapnya
Pengusaha galian C yang lain yang juga minta tidak disebut namanya, juga mengaku selalu memberikan uang koordinasi sebesar Rp50 juta per bulan kepada oknum petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Bahkan, menurut pengakuan pengusaha tersebut, jatah preman bulanan merupakan tradisi yang wajib diberikan agar usahanya tidak ditutup. “Praktik 86 dalam hal galian liar ini berlaku bagi seluruh pemilik galian C, di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol yang jumlahnya sangat banyak. Setiap bulan ada petugas yang datang ke sini mengambil uang koordinasi,” tuturnya saat ditemui PAKAR, Selasa (21/10).
Adanya jatah bulanan ini membuat dirinya dan pengusaha tambang lain tidak pernah khawatir usahanya akan ditutup. Baginya, uang koordinasi yang diberikan setiap bulan ke oknum Satpol PP itu sudah cukup untuk melegalkan aktivitasnya, tanpa perduli kerusakan yang diakibatkannya. [] Harian PAKAR/Admin
