Erna Ratnaningsih
BOGOR-KITA.com – Erna Ratnaningsih SH, LLM yang juga Sekretaris Yayasan Satu Keadilan memiliki semangat dan pengalaman sebagai publik defender. Sebab itu, Erna yang saat ini tercatat sebagai satu dai 12 calon yang lolos dari panitia seleksi, diharapkan dapat terus maju, dan terpilih menjadi satu dari enam komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Harapan ini dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) Prasetyo Utomo, di Bogor, Rabu (25/3/2015).
Komisi Kejaksaan memiliki tugas yang tidak mudah. Sebab fungsi kejaksaan sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Kejaksaan adalah juga melakukan peran pengawasan terhadap salah satu struktur dalam hukum yang punya hak istimewa untuk melakukan penuntutan sesuai pasal 1 Angka 6 huruf a KUHAP, Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004. Pelaksanaan prinsip dominus litis (Jaksa Penguasa Perkara) ini tentunya harus mendapatkan pengawasan dari sebuah lembaga non struktural, dalam hal ini Komisi Kejaksaan.
“Untuk mengawal hukum agar tetap pada hakikatnya, maka perlu adanya pengawasan oleh lembaga non struktural yang bebas pengaruh, dan mandiri yaitu Komisi Kejaksaan,” kata Prasetyo.
Ditegaskan, yang menjadi tugasnya Komisi Kejaksaan pada dasarnya terkait dengan kinerja dari struktur penegak hukum dalam hal ini Kejasaan Agung. Maka pertaruhan pemahaman tentang nilai dan hak-hak publik, hak-hak dasar dan juga pengalaman dalam memperjuangkan hal itu dari luar pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh anggota Komisi Kejaksaan.
Perspektif ini melekat pada perspektif publik defender, sehingga untuk memahami itu di dalam susunan Komisi Kejaksaan perlu ada anggota yang memiliki perspektif dan juga pengalaman sebagai publik defender yang diakui.
Anggota Komisi Kejaksaan juga haruslah orang yang memiliki Integritas dan Intelektualitas tinggi yang memahami tentang cara menyempurnakan organisasi, mengingat peningkatan kinerja kejaksaan bukan hanya menyangkut pengawasan saja, melainkan juga mengenai organisasinya, sehingga diperlukan anggota yang memiliki pengalaman dalam memimpin dan mengawal sebuah organisasi hukum yang kompeten. Pada sisi lain diperlukan pula anggota yang diakui intelektualitasnya bukan saja sebagai akademisi tetapi juga praktisi, demi meningkatkan kinerja ejaksaan.
Erna Ratnaningsih SH, LLM adalah salah satu dari 12 calon anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah lulus dari seleksi. Sebanyak 6 dari 12 calon anggota Komisi kejasaan tersebut akan ditetat oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Komisi Kejaksaan.
LBH KBR menilai Erna Ratnaningsih SH, LLM, termasuk calon yang memiliki perspektif publik defender, karena telah memiliki rekam jejak sebagai publik defender dan telah memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum di Indonesia. Erna Ratnaningsih SH, LLM adalah Sekretaris Yayasan Satu Keadilan yang membawahi sejumlah LBH di Kota dan Kabupaten Bogor, Tangerang dan Sukabumi, merupakan bekal untuk melakukan pengawasan dan peningkatan kinerja kejaksaan.
“Kami beharap semangat dan pengalaman Erna sebagai publik defender, dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan di samping hasil rekam jejak dari KPK maupun PPATK, sehingga nantinya fungsi dan tugas dari Komisi Kejaksaan dapat berjalan dengan optimal,” tutup Prasetyo. [] Admin
