Masyarakat Tagih Rencana Pemerintah Lakukan Penataan Kawasan Puncak
BOGOR-KITA.com, CISARUA – Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah pusat sudah merencanakan penataan kawasan Puncak pasca penertiban bangunan liar pedagang di kawasan Puncak saat itu.
Hanya saja, sampai hari ini belum terlihat adanya perubahan di kawasan Puncak kecuali hilangnya bangunan liar pedagang.
Bahkan, akan seperti apa penataan tersebut, karena grand design penataan Puncak tak satupun masyarakat yang tahu.
Masyarakat menilai rencana penataan kawasan Puncak hanyalah dalih agar masyarakat atau pedagang menjadi diam tidak merespon agresif setelah Pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan ratusan pedagang kaki lima di kawasan tersebut.
Direktur lembaga eksekutif Rumpun Hijau, Sunyoto menyebut Pemkab Bogor tidak konsisten dalam menata Puncak. Sebab, ia ingat pada tahun 2016 lalu pemerintah juga pernah menggaungkan penataan kawasan Puncak saat pendataan bangunan liar PKL saat itu.
“Tapi kawasan Puncak sama seperti tidak ada perubahan, malah cafe, objek wisata bermain kian memenuhi perkebunan teh,” ujar Sunyoto.
Sementara, pedagang kaki lima yang saat ini berada di Rest Area Gunung Mas harus terus berjuang agar jualannya laris.
“Tapi wisatawan ternyata kurang menyukai konsep rest area Gunung Mas yang layaknya seperti kamar-kamar,” ucapnya.
Ia berharap, ada komitmen bersama antara Pemkab Bogor dengan pemerintah pusat dalam menata kawasan Puncak, karena kita tahu kawasan Puncak adalah kawasan nasional yang sudah tentu keterlibatan pemerintah pusat sangat kuat.
“Saya melihat kunjungan wisatawan selama libur Natal dan tahun baru jauh menurun saat ini, ini mungkin karena kawasan Puncak sudah tidak menarik, bagi wisatawan ratusan ribu keberadaan PKL di Puncak sangat dibutuhkan,” bebernya.
Ia juga meminta pihak PTPN 1 Regional 2 sudah tidak lagi memberikan Kerjasama Operasional bagi para pengusaha yang malah merusak keindahan kawasan Puncak.
“Kalau mau menata Puncak sebaiknya Kawasan hijaunya dipertahankan, lalu buat spot-spot agar wisatawan bisa duduk santai sambil menikmati udara Puncak,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga Pemkab Bogor bisa mengoptimalkan akses jalan alternatif, baik jalan alternatif Lingkar Utara maupun Lingkar Selatan.
“Sehingga kendaraan tidak terfokus di jalan utama, dan ketika jalan alternatif dioptimalkan ekonomi masyarakat di jalur alternatif juga akan kebagian meningkat,” tutupnya.
Terpisah, Camat Megamendung, Ridwan mengatakan, jalan alternatif ini sempit membutuhkan penataan infratruktur pelebaran agar dapat mengurangi kemacetan, terutama saat libur panjang.
“Jalur alternatif Puncak sangat dibutuhkan wisatawan saat libur panjang. Jika rencana pelebaran jalan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terlaksana, kemacetan bisa diurai,” bebernya.
Ruas jalur utama Puncak sendiri sudah menjadi langganan macet setiap hari. Penduduk Kabupaten Bogor yang sehari-hari beraktivitas di jalan raya bahkan menganggap kemacetan sebagai hal yang biasa terjadi.
Namun bila kemacetan terjadi di ruas Jalan utama mayoritas penduduk puncak yang akan berangkat kerja pastinya melintasi jalur alternatif.
Pemkab harus konsentrasi lanjutkan pelebaran jalan dan jembatan di alternatif Puncak ini. [] Danu