Mahasiswa IPB University Kaji Penerapan Konsep Payment for Rural Environmental Services di Tingkat Desa
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Lima mahasiswa IPB University mengkaji konsep pembayaran jasa lingkungan yang berpotensi dapat diterapkan di tingkat desa. Mereka adalah Aditya Handoyo Putra, Istiqomah Khoiriyah, Hanifaty Fadilah, Dedeh Faridah dan Ragil Yunitasari yang dibimbing oleh Dr Meti Ekayani, SHut, MSc, IPM, dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL), Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM).
Penelitian ini merupakan bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) yang diketuai oleh Aditya Handoyo Putra. Pendanaan riset ini diperoleh dari Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
“Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat desa dalam melakukan aktivitas jasa lingkungan. Adapun desa yang menjadi tempat kajian tersebut yaitu desa lingkar kampus, Desa Cibanteng, Bogor,” ujar Aditya.
Menurutnya, permasalahan yang diangkat dalam kajian ini yaitu emisi karbon yang terus mengalami peningkatan menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat desa dalam memahami hal tersebut merupakan salah satu penyebab emisi karbon kian meningkat dari tahun ke tahun.
“Padahal aktivitas masyarakat yang ramah lingkungan dapat berkontribusi dalam menekan emisi karbon. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas ramah lingkungan di tingkat desa,” tuturnya.
Hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Aditya dan tim menemukan bahwa aktivitas jasa lingkungan yang dilakukan tidak hanya berkontribusi dalam penekanan emisi karbon. Aktivitas tersebut juga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi apabila dikonversi dalam satuan moneter.
“Faktor ekonomi, berupa insentif dari pemanfaat jasa lingkungan dapat menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat dalam melakukan aktivitas ramah lingkungan,” imbuhnya.
Dari potensi yang telah diungkap, mereka merumuskan alternatif strategi sebagai langkah penerapan skema pembayaran jasa lingkungan.
“Diperlukan strategi yang tepat dalam pengimplementasian konsep pembayaran jasa lingkungan, sehingga dalam merumuskan strategi tersebut kami melakukan indepth interview ke beberapa stakeholder. Salah satunya yaitu Dr Ristianto Pribadi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” jelas Aditya.
Dalam penuturannya, Dr Tito mengatakan bahwa kajian yang diteliti sangat menarik, terlebih lagi penelitian ini mengarah pada upaya pencapaian target nasional yaitu Nationally Determined Contribution (NDC). Baginya hal penting yang dapat menjadi strategi penerapan konsep ini adalah optimasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai holding company yang akan mengkoordinir aktivitas rendah karbon di desa. “BUMDes memiliki peran yang penting dalam struktur kelembagaan, karena BUMDes sebagai power dalam menjalankan pembayaran jasa lingkungan di tingkat desa,” kata Dr Tito.
Dr Meti selaku dosen pembimbing menjelaskan, kajian ini menarik untuk mengungkap seberapa besar potensi desa dalam menekan emisi karbon. Penelitian ini juga berupaya untuk menghitung potensi besaran nilai ekonomi apabila seluruh desa di Indonesia terdorong untuk melakukan aktivitas ramah lingkungan.
“Aktivitas masyarakat desa tentu berdampak terhadap lingkungan, baik yang sifatnya secara tidak langsung dapat merusak, maupun yang dapat memperbaiki lingkungan. Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam suatu negara memiliki peran strategis secara kolektif melalui aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam upaya menekan emisi karbon yang dihasilkan,” tutur Dr Meti Ekayani. [] Hari
