BOGOR-KITA.com – Aparatur negara harus bisa membaca dua hal, yaitu yang sifatnya ke depan dan ke belakang. Aspek ke belakang belajar dari sejarah dan aspek kedepan membaca tanda-tanda zaman. “Pemerintah daerah yang berhasil dapat belajar dari kedua aspek ini,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya saat memberikan arahan rapat kerja (raker) Dewan Pengurus (DP) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Bogor masa bakti 2017-2022 di Hotel Onih, jalan Paledang, Kota Bogor, Senin (06/08/2018).
Selain itu, Bima menyampaikan bahwa kesuksesan dapat diraih oleh semua jika dapat beradaptasi, menghindari konflik dan pertikaian yang dapat memecah belah. Jangan sampai konflik dan dinamika politik membuat satu sama lain menjadi pecah belah.
Sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo dia menekankan anggota Korpri jangan sampai kinerja para aparatur negara terkalahkan oleh pihak swasta yang telah berinovasi membuat birokrasi yang mudah dan cepat.
“Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kita dapat membaca tanda zaman agar memudahkan warga kita kedepan,” terangnya.
Berbagai inovasi yang ada dapat membuat kesuksesan yang lebih bagi program pemerintah. Bahkan, dua inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terpilih menjadi yang terbaik dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yakni Aplikasi Nominatif Jabatan Struktural Government Clear (Anjas Go Clear) dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor dan Aplikasi Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Transparan (SMART) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor,
“Inovasi tersebut bisa berjalan apabila konsisten dan didukung dengan anggaran yang ada,” katanya.
Dalam sesi terakhir Bima menceritakan pengalamannya dari Melbourne, Australia beberapa hari yang lalu saat menjadi narasumber. Dia memaparkan kepada beberapa elemen masyarakat disana mengenai keunikan dinamika perpolitikan baik sisi positif dan negatif di Indonesia yang terjadi karena adanya reformasi yang berjalan baik dan adanya kebebasan memberikan performance di sosial media yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tokoh politik. Namun sisi negatif adanya tren perpecahan karena kepentingan berbagai individu.
“Untuk itu, Korpri harus tetap kokoh dan tidak terkontaminasi oleh tujuan-tujuan politik tertentu,” kata Bima. [] Admin
