Kota Bogor

Komisi VIII DPR RI Intip Kebijakan Pemkot Bogor Bidang Sosial, Agama dan Penanganan Covid-19

Kedatangan politisi Senayan yang dipimpin Diah Pitaloka diterima oleh Wali Kota Bogor Bima Arya di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (3/2/2021).

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota Komisi VIII DPR RI berkunjung ke Pemkot Bogor dengan tujuan ingin mengetahui atau mengintip kebijakan Pemkot Bogor di bidang sosial dan agama di Kota Bogor, termasuk penanganan covid-19.

Kedatangan politisi Senayan yang dipimpin Diah Pitaloka diterima oleh Wali Kota Bogor Bima Arya di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (3/2/2021).

Di bagian awal, Bima Arya menjelaskan sejumlah kebijakan dan langkah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menghadapi dan menangani pandemi covid-19 di Kota Bogor, yang meliputi sektor ekonomi, sosial dan sektor lainnya yang saat ini imbasnya mengancam ketahanan keluarga di Kota Bogor.

“Kondisi saat ini sangat ironi, kasus naik tapi kepedulian warga semakin turun. Untuk itu diperlukan kebijakan atau langkah yang lebih tegas dan konkret untuk mengurangi kerumunan dalam rangka penerapan protokol kesehatan secara maksimal. Tidak cukup hanya sekadar imbauan saja, perlu pendekatan multidimensi dan ketahanan keluarga kami anggap penting, karena hanya Kota Bogor satu-satunya di Indonesia yang memiliki visi kota untuk keluarga,” jelas Bima Arya.

Baca juga  Jelang Penilaian P2WKSS Jabar, DPMPPA Kota Bogor Gelar Rakor

Kepada rombongan Komisi VIII DPR RI, Bima Arya juga memaparkan hasil survei tentang covid-19 di Kota Bogor yang menjadi dasar bagi Pemkot Bogor dalam mengambil kebijakan.

Secara umum,  kebijakan yang diambil dan diterapkan Pemkot Bogor dalam rangka ikhtiar melakukan yang terbaik bagi warga Kota Bogor, selanjutnya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bima juga menjelaskan peran perangkat daerah terkait. Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

Dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bogor, BPBD mengambil alih banyak percepatan, yang terbaru adalah peran BPBD membangun Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Bogor dalam waktu dua pekan untuk mengantisipasi ketersediaan tempat tidur yang sudah melampaui standar yang ditentukan, melalui bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca juga  Marak Pungli di Pasar Bogor, Camat Bogor Tengah Berharap PKL Berjualan di Los

Sementara, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan Pemkot Bogor memasang CCTV di mal, rumah makan dan restoran. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan SDM dalam pengawasannya.

Untuk pemulihan ekonomi, Kota Bogor berikhtiar memberikan bantuan bagi UMKM, insentif pajak dan menciptakan sumber pemasukan baru melalui pembentukan destinasi wisata alam.

Selain perangkat daerah Kota Bogor, Bima Arya juga didampingi perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor yang menerangkan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah di Kota Bogor, mulai dari pelaksanaan dan pengawasan penerapannya serta pola pelayanan pernikahan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam kegiatan tersebut, Bima Arya didampingi Asisten Pemerintahan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor dan Kepala Bagian Kemasyarakatan Setdakot Bogor.

Baca juga  Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi Terhadap RS UMMI

Di awal pertemuan, Ketua rombongan, Diah Pitaloka menjelaskan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka melihat perkembangan program keagamaan dan efektivitas kerja pelayanan KUA di tengah pandemi covid-19 Kota Bogor.

Selain itu juga untuk mengetahui berbagai langkah konkret dan terukur dalam meningkatkan pelayanan serta dukungan dari pemerintah daerah.

“Hasil kunjungan kerja spesifik ini nantinya akan menjadi bahan rujukan atau rekomendasi perbaikan atau kebijakan kepada mitra kerja terkait,” kata Diah Pitaloka. [] Hari

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top