BOGOR-KITA.com – Batalnya launching angkot modern karena kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) yang tak mampu menyelesaikan surat-suratnya untuk operasi armada, menjadi sorotan dari berbagai kalangan.
Ketua GP Ansor Kota Bogor Rahmat Imron Hidayat mengatakan, angkot modern tidak jelas, karena kajiannya ngawur dan terkesan terburu – buru. Imron menduga hal itu ada persekongkolan jahat antara pemkot dengan pemilik armada.
Selain itu angkot modern juga memang belum ada lisensi dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
Padahal kontek angkutan publik harus ada lisesni dari Kemenhub, semua aturan harus dipenuhi, karena menyangkut keselamatan nyawa orang, tak bisa hanya mengedepankan kenyamanan dengan fasilitas yang lengkap.
“Angkot modern ini aturannya belum ditempuh, tapi akan dipaksakan dilaunching. Kalau dipaksakan seperti ini pasti ada kongkalikong yang ujung-ujungnya hanya mencari keuntungan bukan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Romy (sapaan Rahmat Imron Hidayat) di Bogor, Rabu (26/9/2018).
Untuk itu, Romy meminta agar pengoperasian angkot modern dikaji secara menyeluruh dan dibatalkan saja, karena tidak menjadi kebutuhan masyarakat Kota Bogor.
“Ya, itu harus dibatalkan, angkot modern bukan keinginan dan kebutuhan masyarakat, tetapi hanya keinginan pejabat pemkot yang akan mengambil keuntungan dari pemilik armada angkutan itu,” tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Jatirin mengatakan, angkot modern itu merupakan program Dinas Perhubungan (Dishub) yang tiba-tiba muncul, karena sebelumnya tidak pernah ada dalam pembahasan.
“Wacana yang selama ini dibahas untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor itu adalah konversi 3 angkot menjadi 1 bus sedang dan program rerouting. Sampai sekarang semua wacana itu tidak jelas lanjutannya, tapi tiba-tiba mau launching angkot modern,” kata Jatirin.
Kalau memang angkot modern itu diciptakan karena merupakan kebutuhan masyarakat, ia mengaku mendukung, tapi semua program harus melalui kajian yang matang.
“Dari pada membuat program cepat tapi tak jelas, lebih baik membuat program lama tapi pasti. Silahkan lakukan kajian yang matang apapun programnya dan DPRD sebagai wakil rakyat akan mendorong dari sisi anggarannya. Kalau kajiannya jelas, manfaatnya jelas pasti kami dukung, tapi kalau tidak jelas kajiannya, buat apa,” tandasnya. [] Fadil
