BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Kita siap-siap apabila sewaktu-waktu pemerintah pusat mencabut kebijakan moratorium pemekaran. Karena itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor tahun 2020 terdapat pos anggaran untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.
Hal ini dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menjawab pertanyaan terkait munculnya pos anggaran untuk DOB Bogor Barat di RAPBD Kabupaten Bogor, sementara pemerintah pusat belum mencabut kebijakan moratorium.
“Jadi, kita siap siap,” kata Rudy kepada BOGOR-KITA.com melalui sambungan telepon, Kamis (14/11/2019) malam.
Terkait peluang pemerintah pusat mencabut moratorium, Rudy yang merupakan politisi Partai Gerindra, merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur.
“Ini membuka peluang untuk DOB Bogor Barat,” kata Rudy.
Selain itu, kata Rudy, proses pemekaran Bogor Barat sudah lama, lebih sepuluh tahun, dan prosesnya juga sudah panjang, sudah sampai di tingkat DPR RI.
Kabupaten Bogor sendiri merupakan sebuah kawasan yang sangat luas, sehingga pemekaran Bogor Barat menjadi kebutuhan untuk pemerataan pembangunan.
Presidium Pemekaran Bogor Barat mendesak agar pemekaran segera direalisasi.
“Munculnya anggaran pemekaran dalam RAPBD 2020 sudah pernah terjadi pada tahun tahun sebelumnya. Kali ini dimunculkan lagi sebagai bentuk dukungan Pemkab Bogor terhadap DOB Bogor Barat. Pemkab Bogor tidak menghalang-halangi DOB Bogor Barat,” kata Rudy.
Rudy menambahkan, Dirjen Otonomi Daerah juga punya perhatian terhadap pemekaran Bogor Barat.
Dalam rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019), Dirjen Otonomi Daerah mengatakan, pemekaran Bogor Barat tinggal menunggu instruksi presiden untuk pencabutan kebijakan moratorium.
“Jadi, pada prinsipnya, kami bersiap-siap seandainya sewaktu waktu pemerintah pusat mencabut kebijakan moratorium, maka pemekaran bisa langsung diproses,” kata Rudy.
Dalam RAPBD 2020, Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sekitar Rp183 miliar. Di dalamnya termasuk anggaran pembelian lahan bakal ibukota DOB Bogor Barat.
“Anggaran itu tidak akan cair sebelum pemerintah pusat mencabut kebijakan moratorium,” tutup Rudy. [] Hari
