BOGOR-KITA.com – Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto tak nyambung dengan satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Hal itu sangat disayangkan karena sejak dilantik, kebijakan yang dikeluarkan tidak terealisasi dengan baik. Penilaian ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Najamudin kepada PAKAR di Ruang Rapat III DPRD Kota Bogor, Kamis (6/10).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan kebijakan Bima tentang pedagang kaki lima (PKL). “Pantauan saya kebijakan yang dikeluarkan Bima tidak nyambung dengan bawahannya atau SKPD yang dipimpinnya sendiri. Bima sudah melakukan bebersih di kawasan MA Salmun dan berjanji merelokasi dalam jangka waktu sekian bulan. Tapi nyatanya sampai hari ini tak ada realisasi, PKL luntang-lantung karena sebagian tak memiliki tempat,” ungkap Najamudin.
Seharusnya, kata Najamudin, sebelum mengeluarkan kebijakan dirapatkan secara internal dengan SKPD terlebih dahulu. Apalagi jika kebijakan itu sudah disampaikan ke media massa, harus dirapatkan lagi dan diingatkan kepada SKPD yang membawahi program itu.
“Beliau harus memberikan penekanan lagi tentang kebijakan itu kepada SKPD,” tandasnya.
Najamuddin meyakini, kalau koordinasinya sudah tepat, seluruh program akan terealisasi dengan baik. Tidak seperti sekarang, kebijakan yang dikeluarkan hanya menjadi janji-janji yang tak ditepati.
Ada contoh lain terkait perizinan. SKPD mengatakan semua sudah clear. Ternyata setelah walikota meninjau ke lapangan, ditemukan fakta yang tak sesuai dengan apa yang dikatakan sudah clear. “Itu artinya, kebijakan yang dikeluarkan walikota tidak direalisasi dengan baik oleh SKPD,” jelas Najamudin.
Najamuddin mengimbau agar semua kebijakan dikoordinasikan dengan baik agar tidak dikomplen masyarakat. ”Saya minta semua dinas juga mengikuti kebijakan pimpinannya. Jangan sampai terjadi, kebijakan sudah keluar, SKPD tiarap seolah-olah tak tahu apa-apa,” tandasnya.[] Harian PAKAR/Admin
