Jalan Tambang Rumpin di Kabupaten Bogor Akhirnya Terealisasi, Dibangun 2022
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Keinginan masyarakat untuk membangun jalan khusus untuk truk tambang dari Rumpin, Kabupaten Bogor menuju daerah lain akhirnya terealisasi. Tahun 2022 mendatang jalan tambang tersebut akan dibangun oleh pemerintah pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemkab Bogor.
Hal ini terungkap dari rapat membahas jalan khusus tambang yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (2/3/2021).
Jalan khusus truk tambang ini sebelumnya menjadi salah satu janji kampanye Ridwan Kamil saat mengikuti Pilkada Gubernur Jabar 2018.
Namun setelah terpilih, anggaran untuk pembangunan jalur tambang ini tidak muncul dalam APBD Jabar.
Akibatnya, muncul protes dari masyarakat di sekitar Rumpin dan Parungpanjang. Mereka menyesalkan tidak masuknya anggaran pembangunan jalan tambang di APBD Jabar, karena truk tambang tersebut selama puluhan tahun telah menimbulkan berbagai masalah di sepanjang jalan yang dilalui oleh sekitar 8.000 truk pengangkut material tambang setiap harinya.
Masalah yang muncul, antara lain munculnya infeksi pernafasan atau ISPA akibat ceceran material tambang. Juga sering terjadi kecelakaan, dan jalan menjadi cepat rusak akibat tonase truk bermuatan bahan tambang melebihi daya tahan jalan.
Bupati Bogor Ade Yasin juga terus menyuarakan pembangunan jalan tambang tersebut.
Dalam rapat antara Pemkab Bogor dengan pemerintah pusat di Cibinong Selasa (2/3/2021), jalan tambang tersebut akhirnya disepakati akan dibangun.
Namun skenarionya berubah. Sebelumnya, jalan khusus truk tambang ini akan dibangun dari Rumpin menuju ke daerah lain seperti Jakarta dan Tangerang.
Kini, jalan tambang tersebut merupakan perpanjangan dari JORR (Jakarta Outer Ring Road) 3. Artinya jalan tambang tersebut merupakan codetan atau dibelokkan dari Tol JORR 3 ruas Serpong ke Rumpin, dan nantinya nyambung ke Parung, Sentul Selatan dan Karawang Barat.
Berdasarkan Detail Engineering Design (DED) yang ada, jalan tol ini nantinya akan memiliki panjang kurang lebih 31 kilometer, dan menelan biaya investasi sebanyak Rp8,9 triliun dengan masa konsesi selama 40 tahun.
Namun dengan skenario baru tersebut, panjang jalan tambang tersebut berkurang menjadi 24 kilometer.
“Kewajiban Pemprov Jawa Barat jadi 10 kilometer saja,” kata Kabag Administrasi Pembangunan (Adbang) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.
Menurut Ajat, Pemkab Bogor juga punya tanggung jawab, yakni membangun peningkatan jalan jalur tambang sepanjang satu kilometer, selain membantu pemerintah pusat menentukan titik elevasi tol.
Ajat mengatakan, jalan tambang tersebut nantinya ada yang layang, ada yang tidak. Menurutnya, teknisnya masih dalam proses. Yang jelas, kata Ajat, konsep sudah ada dan persetujuan kementerian juga sudah ada.
Masalahnya tinggal penetapan lokasi, masalah lahan dan pembebasan lahan. [] Hari/Diskominfo Kabupaten Bogor
