Regional

IPM Jabar Meningkat dari 71,30 Tahun 2018 Jadi 72,03 Tahun 2019

BOGOR-KITA.com, KOTA BANDUNG –  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar meningkat 0,739 poin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Jabar, IPM Jabar mencapai 72,03 tahun 2019 dari 71,30. Pada tahun 2018.

“Jawa Barat sangat besar untuk IPM tinggi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2020 Regional 2 di Hotel Grand Aquilla, Kota Bandung, Selasa (10/3/20).

Hadi memuji Jabar sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus. Jabar, katanya , memiliki destinasi wisata yang sangat berlimpah. Ada wisata sejarah, budaya, alam, perbelanjaan, edukasi dan permainan untuk keluarga, kuliner, juga banyak produk-produk khas.

Hadi menuturkan, Rakortekrenbang Tahun 2020 digelar sebagai upaya dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dilansir dari Humas Pemprov Jabar, Hadi mengatakan, Rakortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di pusat maupun di daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Baca juga  IPM Cibeber 1 Berbagi Takjil Gratis

Terkait dengan perencanaan pembangunan 2020 -2024, Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan amanat, yaitu lima prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024.

“Untuk itu, kementerian/lembaga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional,” katanya.

“Untuk penyusunan perencanaan sinkronisasi pembangunan khususnya kaitannya program K/L dan pemerintah provinsi dapat kita lihat dasarnya adalah dalam pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah,” imbuhnya.

Artinya, pencapaian target nasional tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, kementerian/lembaga melakukan koordinasi teknis yang dikoordinasikan oleh Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas. 

“Kemendagri dalam hal ini tentunya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam koridor yang bersifat umum, kemudian yang teknis tentunya dilakukan oleh K/L yang bersangkutan,” ucapnya.

Dalam acara itu Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, program Pemprov Jabar yang akan kami susun akan linier dengan pemerintah pusat. “RPJMD kami akan sesuai dengan RPJM Nasional,” katanya. [] Admin

Baca juga  Budi Waseso Lantik Emil dan Uu Ketua dan Wakil Ketua Mabida Pramuka Jabar

 

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

46 + = 53

Terpopuler

To Top