Menteri BUMN Erick Thohir

Ini Gebrakan Erick Thohir Benahi BUMN

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Setelah ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir langsung melakukan gerak cepat untuk menyelesaikan berbagi persoalan besar yang tengah membelit beberapa BUMN.

Erick menunjuk dua orang wakilnya agar keberadaan BUMN mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia, bukan malah menjadi beban negara karena mengalami kerugian berkepanjangan.

Sejak menjabat sebagai menteri BUMN, Erick telah memanggil beberapa Direksi BUMN untuk melakukan review atas kinerja perusahaan yang dipimpinnya dan meminta rencana kerja masing-masing BUMN dalam 5 tahun ke depan. 

Kementerian BUMN menargetkan evaluasi atas 142 BUMN akan selesai dilakukan pada tahun depan. Dari evaluasi tersebut selanjutnya akan diambil tindakan untuk perombakan direksi bila diperlukan.

‘’Semua BUMN akan dievaluasi dan dilakukan perubahan juga, targetnya 2020 sudah dilakukan evaluasi semua BUMN,’’ kata Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga dalam siaran pers yang diterima BOGOR-KITA.com, Senin (18/11/2019).

“Kalau jajaran direksi kinerjanya jelek, akan diganti, tapi kalau kinerjanya bagus akan dipertahankan,” kata Arya.

Saat ini ada lima BUMN yang menjadi perhatian pemerintah yakni PT Bank Mandiri, PT Bank Tabungan Negara, Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, dan Inalum.

Kelima BUMN ini menjadi fokus pemerintah karena posisi direktur utama yang kosong. Dirut Bank Mandiri yang sebelumnya dipegang oleh Kartika Wirjoatmodjo dan Inalum yang sebelumnya dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin kosong karena keduanya telah ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sedangkan Dirut BTN kosong setelah Suprajarto yang dipilih dari hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menolak posisi tersebut karena tidak ada komunikasi dari Kementerian BUMN sebelumnya. 

Menurut Herman Khaeron, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, menyehatkan BUMN menjadi sangat penting ditengah-tengah pelemahan perekonomian domestik akibat kondisi global serta adanya risiko defisit transaksi berjalan yang masih menghantui, dengan BUMN yang sehat diharapkan mampu menopang kebutuhan fiskal dan anggaran negara yang semakin efisien ke depannya.

‘’Menneg BUMN perlu melihat kembali apakah holdingisasi masih diperlukan, pemeritah perlu mengkaji kembali apakah pembentukan holding memberi dampak positif bagi efisiensi dan pengembangan BUMN kedepannya, karena dalam pandangan saya pembentukan holding malah akan menjadi beban bagi keberlangsungan BUMN kedepannya,’’ ujar Herman di Jakarta.

Lebih lanjut dijelaskan Herman, masih ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh BUMN termasuk beban utang dan inefisiensi.  

Bagi BUMN yang tidak efisien dan tidak mampu melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan industri sehingga tidak mampu memberikan sumbangan positif pada pendapatan negara, langkah revitalisasi atau reorientasi bisnis perlu dilakukan segera sehingga tidak memberi beban bagi negara.  

“Pemerintah perlu mendorong BUMN agar mampu menciptakan kerja sama yang sehat dengan investor swasta serta memberi kepastian hukum demi mendorong masuknya investasi,” kata Herman. [] Admin

 



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *