Pemkot dan Pimpinan DPRD tos usai Pengesahan RAPBD
BOGOR – Setelah melalui proses pembahasan cukup panjang, DPRD Kota Bogor akhirnya mengesahkan RAPBD Kota Bogor tahun 2015 sebesar Rp2,027 triliun. “Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor beserta DPRD telah mencapai kesepakatan menyetujui RAPBD Kota Bogor tahun 2015, selanjutnya diajukan ke tingkat Provinsi Jawa Barat untuk mendapat persetujuan,” kata Bima usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Kota Bogor, Kamis (20/11).
Defisit Nol
Bima mengemukakan, RAPBD Kota Bogor tahun 2015, dilandaskan pada proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp617 milyar, dana perimbangan Rp840 milyar, dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp369 milyar, total pendapatan sebesar Rp1,827 triliun. Sementara untuk belanja daerah diperkirakan Rp2,027 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp932 miliar, belanja langsung sebesar Rp1,094 triliun, total Rp2,027 triliun, defisit Rp200 miliar. Defisit Rp 200 miliar ini diharapkan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp200 miliar, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2015 kosong alias nol.
“Saya akan mengontrol serapan anggaran dengan menggunakan gadget agar semuanya terkontrol. Tidak seperti sekarang di mana semuanya serba tidak diketahui, misalnya berapa proyek yang sedang berjalan, berapa persen sudah pekerjaannya, berapa ana APBD yang sudah terserap dan lain sebagainyal,” kata Bima.
Belanja Langsung
Bima mengemukakan, RAPBD 2015 dirancang untuk meningkatkan belanja langsung untuk infrastruktur dan kebutuhan warga, sementara anggaran terkait kegiatan seremonial dipangkas. “Banyak sekali penggunaan anggaran yang dihemat di APBD tahun 2015. Penghematan itu dialokasikan pada kebutuhan anggaran belanja langsung. Kami berkomitmen kebutuhan anggaran APBD 2015 itu untuk memenuhi dan mencukupi program prioritas seperti masalah transportasi, kebersihan, pertamanan, PKL, kemiskinan,” ungkap Bima.
Bima menegaskan, efisiensi anggaran juga diupayakan dengan mengurangi berbagai kegiatan perjalanan dinas, acara rapat di hotel, bintek, kajian, dan pemangkasan anggaran yang tidak terlalu penting. “Kenapa kita berhasil meningkatkan anggaran belanja langsung, karena kita melakukan penghematan pada pos-pos yang bisa dihemat,” ucapnya.
Masih kata Bima, ke depannya juga akan dilakukan penghapusan retribusi parkir, retribusi pemakaman dan retribusi pendidikan. “Terpenting adalah perencanaan ditopang oleh pengawasan di lapangan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu Bima mengemuakkan, akan memastikan bahwa semua anggaran terserap dengan baik. Realiasi anggaran itu, kini penetapan di Provinsi Jawa Barat. “Setelah ditetapkan kita mulai mengawasi semuanya,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono mengatakan, seluruh penggunaan APBD di tahun 2015 mendatang berbasis kepada kebutuhan utama masyarakat dengan menitikberatkan kepada belanja langsung. “Kami sepakat dengan penghematan anggaran yang dilakukan, apalagi anggaran lebih banyak berbasis kepada masyarakat. Semoga Gubernur Jabar bisa segera menatapkan RAPBD itu agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.[] Harian PAKAR/Admin
