Direksi Sudah Diperiksa APH dan Dipanggil DPRD Soal Keterlambatan Hotel Sayaga
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Direksi PT Sayaga Wisata sudah diperiksa aparat penegak hukum (APH) dan juga telah dimintai penjelasan oleh DPRD Kabupaten Bogor terkait terlambatnya pembangunan Hotel Sayaga di Jalan Tegar Beriman, Cibinong.
Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Sayaga Wisata Supriadi Jufri kepada wartawan baru-baru ini.
Di satu sisi, Supriadi Jufri menargetkan Hotel Sayaga bisa beroperasi pada bulan Desember 2023 ini. Caranya dengan menggandeng investor.
“Jadi Hotel Sayaga ini kita upayakan Desember ini harus sudah jalan. Memang ada beberapa hal yang diakibatkan oleh force majeure. Kami kemarin juga ya yang namanya pembangunan hotel agak terlambat gak mungkin gak diperiksa, kita sudah diperiksa baik oleh Dirjen, Depdagri, baik oleh APH dan selama ini memang secara prosedural rasanya kita masih ikut prosedural,” ujar Supriadi Jufri.
“Kalau perkara jadi atau tidak itu ada kalau keselahannya karena force majeure, banjir dan segala macam gak bisa diapa apain, kalau kesalahannya karena si kontraktornya ada sanksinya yang tertuang dalam peraturan perundang undangan. Itu yang harus dilakukan,” lanjut Supriadi Jufri.
Supriadi Jufri juga mengaku telah memenuhi panggilan Komisi II DPRD Kabupaten Bogor terkait terlambatnya pembangunan Hotel Sayaga. Kata dia, DPRD menanyakan alasan keterlambatan dan masalah pembangunan hotel.
“Kenapa terlambat, kapan selesai, apa masalahnya. Itu saja, dan kita sudah jembrengin (jelaskan -red) semua. Termasuk juga hasil pemeriksaan inspektorat seperti ini hlo kondisinya. Gak bisa dijelasin satu satu karena panjang dan menyangkut data yang banyak,” sambung dia.
Supriadi Jufri mengatakan terkait target pengoperasian hotel pada Desember 2023 tidak mudah.
“Ini perencanaan tahun 2016 jadi kita kemarin itu ada beberapa kekurangan. Kan baru gedung yang berdiri nih. Kalau mau beroperasi ada equipment ada setup management ada software dan kitchen. Ada keterlambatan 4 tahun tentu ada cost cost yang sudah tidak relevan dengan masanya,” tandasnya.
Terkait biaya-biaya ini, ada dua opsi apakah dari penyertaan modal daerah atau investor.
“Daerah apakah mau PMD atau kan kita mau cari investor, kalau saya lebih cenderung nyari investor untuk bisa beroperasi,” ujar Supriadi Jufri. [] Hari/Danu
