BEM KM IPB Minta DPRD Kawal Komitmen Pemkot Bogor
BOGOR-KITA.com, DRAMAGA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University periode 2020/2021, Kabinet Zilenial, minta DPRD Kota Bogor mengawal komitmen Pemkot Bogor dalam menjalankan programnya.
Hal itu dikemukakan BEM KM IPB saat beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Senin (7/12/2020).
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa IPB University yang terdiri dari Langit Biru, Pandjy Taryana Poetra, Rizki Muhamad Reza, Canta Bayu Laksana, Muhammad Warid Akbar, dan Maliki Febriantono Saputra diterima Atang Trisnanto, SHut, MSi selaku Ketua DPRD Kota Bogor.
“Dalam audiensi ini, kami dari BEM KM IPB University mendorong DPRD Kota Bogor untuk mengawal komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terhadap sektor pertanian di Kota Bogor. Selain itu kami juga berharap DPRD Kota Bogor dapat mengawal komitmen Pemkot Bogor dalam upaya penataan transportasi di Kota Bogor khususnya terhadap nasib Trans Pakuan dan rencana-rencana pembangunan infrastruktur,” ujar Langit Biru dalam rilis dari IPB University kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (8/12/2020).
Selain itu, mahasiswa juga berharap DPRD dapat menuntaskan Propemperda yang diusung DPRD Kota Bogor tahun 2020 secara maksimal, memberikan keterbukaan serta sosialisasi kepada publik dalam pembuatan serta penetapan perda dengan mengundang unsur mahasiswa, masyarakat dan akademisi.
“Kami juga berharap, dalam kegiatan-kegiatan DPRD Kota Bogor dapat menyertakan unsur mahasiswa dan masyarakat serta akademisi. Dan tentunya bersedia membuka ruang komunikasi dan dialog dengan kami dalam pengawalan Kota Bogor yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Atang menjelaskan bahwa DPRD hanya punya dua peran. Yakni pengawasan dan budgeting.
“Dalam bidang kesehatan, DPRD Kota Bogor menyediakan 10 miliar rupiah untuk vaksinasi, 20 miliar rupiah untuk tes PCR. Selama pandemi ini, tingkat okupasi penanganan COVID-19 sudah di atas 80 persen. Tenaga kesehatan pun sudah mulai berkurang. Sebaran tenaga kesehatan di luar pemerintah pun sangat terbatas,” ujarnya.
Sementara itu, terkait nasib Trans Pakuan, Atang mengatakan bahwa Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) kini dalam kondisi memprihatinkan.
Awalnya, PDJT diberi penyertaan modal 18 miliar rupiah dengan jumlah pegawai tiga kali lipat lebih banyak. Kini pegawai tersebut setahun lebih tidak dibayar.
“Hingga saat ini belum ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PDJT. Direksi PDJT sudah disurati untuk menyerahkan LPJ, seharusnya setiap tahun ada laporan laba-rugi kepada Walikota. Dana 18 miliar ruliah pun belum ada laporan dari PDJT. Perlu ada penggunaan Hak Angket dan Hak Interpelasi untuk pembentukan tim khusus, yang mana ini merupakan hal politis. Tidak ada political will ke arah sana (pembentukan tim audit/investigasi khusus). Transformasi dari kondisi sekarang menuju organisasi yang ideal dirasa sulit,” Atang. [] Admin
