Kota Bogor

Belum Ada Titik Temu, At Taufiq Bogor Ingin KBM Tetap Berjalan

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Permasalahan Yayasan At Taufiq sampai saat ini belum menemui titik terang. Meski telah dilakukan mediasi antara yayasan At Taufiq Bogor (Yatib) dan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bogor (YAAB) oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi mengatakan persoalan yang terjadi hingga saat ini didasari permasalahan sebelumnya, sebab terjadi konflik kedua belah pihak antara Yatib dan YAAB.

Lantaran konflik berjalan alot sampai menemui jalan buntu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya mengambil langkah tegas dengan memutuskan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah At-Taufiq baik SD maupun SMP diambil alih pemerintah.

“Pengambil alihan oleh pemerintah ini kepentingannya hanya satu yakni menyelamatkan sekolah karena di situ ada murid, terlebih menyelamatkan kegiatan belajar mengajar (KBM) agar tetap berjalan. Soal konflik dualisme antara yayasan, kita tidak ada urusan,” ucap Hanafi kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).

Konflik yang terjadi di sekolah At-Taufiq sampai hari ini antara kedua pihak belum ada kesepakatan. Padahal, harapan dari Disdik ingin guru-guru di sekolah At-Taufiq tetap mengajar. Bahkan saat ini sudah ada Plt. Kepala Sekolah, seharusnya didiskusikan bagaimana KBM bisa terus berjalan.

“Kenyataannya KBM tidak berjalan dengan baik, bahkan Plt. Kepala Sekolah pun tidak diperbolehkan masuk ke sekolah, gerbangnya dikunci. Sementara sekarang KBM berjalan secara daring,” jelasnya.

Menurut Hanafi, Plt Kepala Sekolah tidak melakukan hal hal yang menyimpang dalam menjalankan tugas sebagai Plt, karena Disdik Kota Bogor menempatkan atau menugaskan seseorang sebagai kepala sekolah itu sudah sesuai dengan kompetensinya.

Baca juga  Epidemiolog Dukung Penerapan PSBMK di Kota Bogor

“Sudah saya katakan bahwa untuk pelaksanakan KBM perlu ada manajemen. Manajemen ini sudah ditunjuk dari kedua belah pihak. Sudah beberapa kali pertemuan dan mereka paham hal itu. Jadi ranah keuangan maupun operasional bukan kepala sekolah yang mengatur, melainkan mereka (manajemen),” ungkapnya.

Dengan demikian, kata Hanafi, proses KBM juga perlu biaya seperti untuk gaji guru dan sebagainya. Pihaknya telah membuat surat untuk hal itu dan disetujui kedua belah pihak, tetapi pada pelaksanaannya itu tidak berjalan.

“Soal operasional itu kembali lagi ke manajemen. Manajemen ini dari kedua belah pihak. Jadi bukan dari Plt. Kepala Sekolah yang membuat kebijakan itu, tetapi manajemen juga. Sekarang kalau kedua belah pihak atau manajemen tidak ingin diatur oleh pemerintah, ya buat surat kepada kami untuk saya laporkan ke pimpinan, sampai sekarang tidak ada surat tersebut,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Lembaga Pendidikan Islamic Centre At Taufiq Irma Dewiyana menuturkan, pihaknya dari pengelola telah menyampaikan aspirasi dua hal secara tertulis kepada Kepala Dinas pendidikan Kota Bogor, yang isinya memohon Disdik untuk tidak lagi melibatkan Lembaga Pendidikan (yang berada di bawah Yatib) dalam pengambilan keputusan perihal tenaga kependidikan dan pengelolaan keuangan, karena hal tersebut merupakan kewenangan Yayasan, sehingga mendorong untuk kedua yayasan yang dipertemukan.

Hal lain yakni permohonan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah At-Taufiq dapat dijalankan seperti sekolah lain dan tidak ditunda lagi.

Baca juga  Bima Arya dan Kapolresta Bogor Pantau Penerapan Prokes di Pusat Perbelanjaan

“Kami berharap Jangan sampai konflik ini “mengorbankan” anak-anak (Kegiatan Belajar Mengajar),” imbuhnya.

“Kadisdik menyampaikan bahwa surat dari kami akan dikaji dan beliau akan menindaklanjuti. Belum tahu responnya seperti apa, mudah-mudahan yang terbaik untuk anak anak,” harapnya.

Senada, Ketua Yayasan At Taufiq ICAT Bogor Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz menjelaskan, pihaknya berharap semua yang terjadi di At-Taufiq itu bisa ditarik persoalannya secara internal antar yayasan.

“Ayolah kita terbuka, saling bertemu Yayasan At-Taufiq dan Yayasan Al Irsyad. Itu lebih baik sehingga kedepan bisa fokus membina terus mengurus dan mengawas. Jadi clear-kan masalah ini, jangan sampai kemudian hari muncul lagi. Saya yakin, kalau kedua yayasan duduk bareng akan beres persoalan ini. Kita juga sudah kirim surat, memberikan permintaan kita untuk ditarik permasalahannya ke yayasan. Dan surat sudah dikirimkan dari tanggal 14 Januari 2022 lalu. Saya berharap juga dengan kepala dinas untuk suratnya bisa dijawab,” paparnya.

Sementara itu, Pembina Yayasan At Taufiq ICAT Bogor Said Awad Hayaza menjelaskan, sekolah At-Taufiq ini dengan nama besarnya sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Bogor. Bahkan, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui bahwa sekolah At-Taufiq merupakan sekolah islam terbaik di Bogor.

“Kami berharap At-Taufiq ini tetap berkibar, bahkan bisa mengembangkan diri untuk bisa mencerdaskan anak bangsa terutama di Bogor. Masalah konflik ini akan kami selesaikan secara profesional nantinya di tingkat atas, karena sepertinya akan selesai di tingkat atas, karena ada yang terpotong, ada yang tidak nyambung di tingkat bawah, kemungkinan seperti itu,” katanya.

Baca juga  GoTo Sumbang 25 Konsentrator Oksigen untuk Kota Bogor

Ia menerangkan, bahwa dari tingkat atas yayasan baik itu pembina, pengurus sampai direktur belum pernah turun. Selama ini yang turun hanya direktur dan lembaga, sehingga tidak sinkron dengan yang di atas.

Padahal, pihaknya sudah pernah bertemu dengan Wali Kota sebelum pengambilan penetapan Plt. Apalagi permasalahan At-Taufiq ini sudah lahir sebelum Plt datang, maka dari itu pihaknya meminta agar Wali Kota membuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menunjuk Plt supaya netral, menjaga dan menjalankan.

“Bukan dari kami, dan juga bukan dari Al Irsyad dan itukan sudah berjalan. Rupanya dalam perjalanan ini ada yang buntu lagi, akhirnya kita sampaikan tadi tolong supaya Plt itu fungsinya sebagai Plt-lah, adapun masalah dokumen dan sebagainya kami sudah punya data murid semuanya. Karena At-Taufiq ini dari 2002 sudah ada, dan 2013 hingga sekarang tidak ada masalah, tetap berjalan, dengan baik dan tidak beribah. Mungkin ada kebuntuan komunikasi di tingkat bawah sehingga persoalan ini menjadi melebar,” tegasnya.

Kedepan, lanjut Said, melalui kepala dinas pihaknya telah menyampaikan dan meminta tidak lagi lembaga atau yayasan yang berurusan dengan dinas, tetapi cukup antar yayasan saja. “Mudah-mudahan akan ada jalan keluar, mungkin itu solusi,” tutupnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top