BOGOR-KITA.com – saran program perlindungan sosial sekaligus memperbaharui data, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sejak Januari hingga Oktober mendatang melakukan verival dan validasi Basis Data Terpadu (BDT).
Dalam pembaharuan BDT ini digunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). SIKS-NG ini merupakan sebuah aplikasi yang memang sudah dipersiapkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Pasalnya sejak 2017 lalu Kemensos dipercayakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan di Indonesia yang BDT sebelumnya 2009-2015 di verival dan validasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Dinsos Kota Bogor Azrin Syamsuddin mengatakan, memperbaharui atau meng-upgrade BDT ini diperlukan mengingat semua penetapan penerima bantuan dari pemerintah Republik Indonesia harus berdasarkan BDP alias tidak bisa diluar BDP.
“Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (RASKIN), Beras Sejahtera (RASTRA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penerima Bantuan iuran JKN,Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (Kube), hingga subsidi LPG dan listrik datanya ada di dalam BDP,” ujarnya saat ditemui di Acara Bimtek Verival dan Validasi BDP di Sahira Butik Hotel, Jalan Paledang, Kota Bogor, Kamis (15/03/2018).
Ia menuturkan, BDP ini merupakan data yang dikeluarkan secara nasional. Data penerima bantuan sosial tersebut kemudian dilakukan verivali dan validasi di Dinas Sosial di daerah masing-masing. Tak terkecuali di Kota Bogor yang juga sedang dilakukan verivali dan validasi.
“Jika saat verivali dan validasi ada pengurangan atau penambahan maka setiap perubahannya akan diusulkan ke Kemensos. Perbaikan data di BPD memang harus terus dilakukan agar semua program tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, bentuk-bentuk penyelesaian sosial hampir seluruhnya dilakukan lewat intervensi yang berdasarkan data. Akurasi data menjadi penting mengingat dalam menanggulangi masalah sosial erat kaitannya dengan penggunaan anggaran.
“Jangan sampai salah sasaran. Apalagi bantuan seperti ini hampir semua masyarakat rasanya ingin dapat, mau itu yang mampu atau tidak mampu,” katanya
Tak ayal, dirinya menekankan kepada Dinsos untuk terus meningkat kualitas pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Termasuk kegiatan Bimtek ini menjadi salah satu bagian peningkatan kualitas dalam pembaharuan data.
“Setelah Bimtek peserta melakukan musyawarah di tingkat kelurahan bersama LPM, tokoh masyarakat untuk memastikan validasi data yang dibuat dan dikunjungi ke lapangan semakin terupdate,” pungkasnya. []Admin
