Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Dr. Hendro Sasongko, Ak.,M.M.,CA.

Ade Yasin Layak Memperjuangkan Pembangunan Jalur Puncak II Berbasis APBN

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Permintaan Bupati Bogor Ade Yasin agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalur Puncak II dari Sentul sampai Cianjur ditanggapi positif oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (FE Unpak) Dr Hendro Sasongko.

Doktor dari IPB University ini menilai, konsep pembiayaan dari APBN layak diperjuangkan.

“Dengan adanya jalur Puncak II, maka diharapkan muncul wilayah wilayah pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bogor, terbuka akses ke desa desa yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi baik,” kata Dr Hendro kepada BOGOR-KITA.com, di Bogor, Minggu (17/11/2019) pagi.

Proses pembangunan Jalur Puncak II sudah dimulai pada periode Bupati Rachmat Yasin 2008 – 2013. Ketika itu sudah sempat dua kali memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat.

Namun di era Bupati Nurhayanti tahun 2013 – 2018, jalur sepanjang lebih kuang 34 kilometer yang lahannya sudah tersedia hasil hibah dari masyarakat pemilik lahan itu, terhenti.

Sejak dilantik menjadi Bupati Bogor akhir Desember 2018, Ade Yasin menjadikan pembangunan jalur Puncak II sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bogor. Ade Yasin terus menyuarakan agar jalur Puncak II yang menurut perkiraan tinggal memerlukan sekitar Rp1,2 triliun, dibangun oleh pemerintah pusat karena APBD Kabupaten Bogor tidak mampu menopang.

Selain sebagai altenatif kemacetan di jalur Puncak I, juga untuk menghidupkan perekonomian di wilayah timur Kabupaten Boggor yang meliputi 12 kecamatan.

Tidak kurang, Bupati Bogor Ade Yasin menyuarakan jalur Puncak II itu dalam Forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dibuka Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Rabu  (13/11/2019) lalu.

 

Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Dr Hendro menilai pembangunan jalur Puncak II itu layak diperjuangkan. Dikatakan,  sebenarnya jalur Puncak II sudah dikerjakan beberapa tahun lalu. Hanya kemudian dihentikan (freeze) karena alasan alasan tertentu.

Secara konsep, pembangunan jalur ini sangat bagus, karena solusi untuk macetnya jalur Puncak I yang sudah kronis.

Jalur Puncak II mampu mereduksi kepadatan kendaraan sekitar 50 persen. Bayangkan, walaupun Puncak merupakan daerah tujuan wisata, namun seringkali horor kemacetan membuat masyarakat enggan memilih wisata ke Puncak. Apalagi jika ada kendala lalu lintas di Tol Cipularang, maka bisa dibayangkan peningkatan jalur Puncak sebagai jalur substitusi ke wilayah Bandung.

“Kita tidak perlu kuatir terjadi penurunan kunjungan ke Puncak,  jika ada jalur Puncak II, karena kan selalu ada pertumbuhan, di samping tentunya perlunya meningkatkan daya tarik wisata di Puncak melalui berbagai konsep. Sementara dengan adanya jalur Puncak II, maka diharapkan muncul wilayah wilayah pusat pertumbuhan ekonomi baru, terbuka akses ke desa desa yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang baik,” kata Dr He4ndro.

Hanya, imbuhnya, yang harus dijaga adalah, jangan sampai muncul pelaku rente ekonomi yang meminggirkan masyarakat asli daerah, yang memunculkan klaster klaster eksklusif, dan yang mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Disinilah pemerintah harus berperan. Saya berharap konsep jalan di jalur Puncak II bukan tol, karena harapan menciptakan daerah (desa di sepanjang jalur) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, menjadi tereduksi. Saya paham, dibutuhkan dana yang cukup besar unt membangun jalur tersebut, dan jika konsepnya bukan tol (yang melibatkan pihak swasta), maka sepenuhnya menjadi beban negara (APBN),” kata Dr Hendro.

Dr Hendro mengatakan, dirinya memperoleh  informasi bahwa masalah lahan sudah tidak ada masalah, karena sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.  Jadi yang dibutuhkan, terutama adalah dana konstruksinya saja. Jika konsepnya menjadi jalan tol dengan melibatkan swasta, maka skemanya menjadi proyek komersial yang harus memberikan imbalan komersial bagi investor.

“Saya belum tahu, bagaimana dampak fiskal bagi negara jika pembangunan jalur Puncak II berbasis APBN, tapi jika kita bicara jangka panjang, saya yakin konsep pembiayaan APBN tetap memberikan return ekonomi yang layak,” tutup Dr Hendro. [] Hari



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *