Nta S Pane
BOGOR-KITA.com – Dalam kasus Kapolri Budi Gunawan (BG), Presiden Jokowi jangan mau dibenturkan dengan Polri dan DPR oleh para pembisik di sekitarnya. Jokowi harus punya integritas, taat konstitusi, dan senantiasa berfikir positif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga bisa segera melantik BG sebagai Kapolri.
‘Saat ini ada upaya membenturkan Jokowi dengan Polri, DPR maupun dengan Megawati dan PDIP yang mengusungnya sebagai presiden. Sementara Mensesneg, Seskab, dan para staf khusus Mensesneg dan Seskab cenderung tidak memberikan informasi yang valid kepada Presiden. Jika kondisi ini dibiarkan, Jokowi akan terjebak dalam devide et impera di lingkaran istana,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi BOGOR-KITA.com, Rabu (18/2/2015).
Jokowi sebagai pemain baru dalam dunia persilatan politik nasional memang perlu banyak belajar, mendengar, dan menyerap aspirasi banyak pihak. Tapi, Jokowi jangan mau terjebak, apalagi diombang-ambingkan oleh orang-orang yang ingin mengadudombanya. Sebagai negarawan, Jokowi harus mengedepankan law and order (hukum dan kebijaksanaan), sehingga pemerintahan punya visi dan tegas dengan aturan konstitusi dan hukum. Dengan cara inilah Jokowi bisa membawa Indonesia tumbuh dengan membawa cita-cita bangsa. Sebaliknya, jika selalu mendapat informasi yang menyesatkan dari orang-orang sekitarnya, Jokowi tidak hanya sekadar melanggar konstitusi, tapi juga bisa diarahkan membawa kepentingan pihak lain yang sesungguhnya tidak ingin Indonesia maju.
Dengan label demi pemberantas korupsi, bisa saja kepentingan asing masuk dan menyelusup dari orang-orang di sekitar Jokowi. Pembentukan Tim 9 untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri adalah salah satu contoh yang menyesatkan. Sebab tim itu terdiri dari orang-orang yang selama ini nyata-nyata sudah memihak KPK. Sehingga independensi tim itu tidak terjaga. Mereka melihat KPK hanya dengan kacamata kuda bahwa orang-orang di KPK sebagai malaikat. Ironisnya, tim itu tidak melihat DPR sebagai lembaga konstitusi yang harus dihormati, yang keputusannya tidak bisa diabaikan begitu saja, baik oleh masyarakat, apalagi oleh seorang presiden. Melihat berbagai kekisruhan ini IPW mendesak Jokowi bersikap tegas, segera lantik BG sebagai Kapolri agar Polri bisa segera memiliki pemimpin. “Sangat naif jika Presiden terus menerus membiarkan institusi sebesar Polri tidak memiliki kepala,” tutup Neta. [] Admin
