Ade Ruhendi
BOGOR-KITA.com –Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor yang dirancang defisit Rp312,4 miliarberkembang menjadi bahasan. Muncul pertanyaan dari mana menutupi defisit?
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menjelaskan, RAPBD masih berupa rancangan, belum ditetapkan menjadi APBD. Tetapi, Ade Ruhendi menilai, jika RAPBD itu diterima, maka pihaknya berhadap pemkab dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menutupi defisit. “Mudah-mudahan kita bias gali potensi lain lagi,” singkat Ade.
Pemkab Bogor sendiri berjanji tidak akan mengajukan pinjaman, sekalipun APBD Kabupaten Bogor defisit.“Kita tidak akan sampai seperti daerah lainnya mengajukan pinjaman. Defisit itu boleh-boleh saja dalam APBD. Apalagi sekarang tidak dibatasi defisitnya. Kalau dulu sampai 6 persen, sekarang sok, boleh. Tapi, manakala defisit kita punya solusi,” ujar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah yang dihubungi PAKAR melalui sambungan telepon genggamnya, Senin (3/11).
Menurutnya, defisit APBD masih bisa ditutupi oleh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan pembiayaan daerah. “Jadi, SiLPA juga tidak berpengaruh banyak. Punya pembiayaan daerah juga, termasuk piutang di dalamnya atau kelebihan penerimaan daerah,” tuturnya.
Dilanjutkannya, pemerintah juga tidak boleh gegabah untuk mengajukan pinjaman karena selain prosesnya panjang, juga akan dikenakan bunga yang cukup besar. “Kalau pinjam itu harus dapat persetujuan dari DPRD juga, belum lagi akan dikenakanbunga. Jadi kita belum ada rencana ke sana,” tegasnya.
RAPBD Tahun 2015, yang diajukan pemerintah defisit belanja sebesar Rp312,4 milyar.Belanja yang diusulkan sebesar Rp 5,491 triliun dimana belanja tidak langsung diusulkan sebesar Rp 2,662 triliun dan belanja langsung sejumlah Rp 2,829 triliun, sementara dari sisi pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,179 triliun.
Pos pendapatan sendiri bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,605 triliun, dana perimbangan Rp2,471 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 1,103 triliun.Pada sisi pembiayaan daerahmencapai Rp343,3 miliar, meliputi penyertaan modal/investasi daerah sebesar Rp 30,908 miliar untuk PT Sayaga Wisata, PDAM Tirta Kahuripan, dan PT Prayoga Pertambangan dan Energi. [] Harian PAKAR/Admin
