BOGOR-KITA.com, BOGOR – Sebanyak 3 penumpang kereta api atau KRL Jabodetabek dinyatakan positif corona atau covid-19. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan pemerintah harus bertanggung jawab. Demikian dikemukakan pengamat sosial dan politik Bogor Yusfitriadi kepada BOGOR-KITA.com, Minggu (3/5/2020) malam.
Status positif 3 penumpang KRL itu dikemukakan Gubernur Jawa Barat di akun twitternya Minggu (3/5/2020) malam.
Dikatakan, 27 April 2020 pihaknya melakukan sampling dengan test swab PCR terhadap 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta di Stasiun Bogor. Hasilnya sudah keluar, 3 orang dinyatakan positif corona. Ini artinya, kata Ridwan Kamil, KRL yang masih padat bisa menjadi transportasi OTG pembawa virus. “PSBB bisa gagal,” katanya menambahkan.
Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hasil tersebut ke Gugus Tugas Nasional.
“Sudah dilaporkan ke gugus tugas pusat dan kemenhub. Semoga ada respon terukur dari pihak operator KRL,” tandasnya.
Yusfitradi mengatakan, semua sudah menduga, ada potensi penularan corona atau covid-19 di kereta api atau KRL Jabodetabek yang penumpangnya masih penuh walau sudah ada Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Ketika PT. KAI tidak memberhentikan operasionalnya, maka tidak ada upaya mengurangi potensi penularan. Sehingga pelaksananaan PSBB baik di Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor terancam tidak optimal.
Jumlah orang yang tertular menurut Yusfitriadi, sangat mungkin bisa lebih banyak, karena tren penularan covid-19 saat ini didominasi oleh OTG atau orang tanpa gejala. OTG ini tidak bisa dideteksi dengan menggunakan tes suhu tubuh seperti yang sering dilakukan, termasuk dilakukan kepada penumpang kereta api baik ketika masuk maupun ketika keluar stasiun.
“Kalau sudah kejadian seperti ini, metode apa yang bisa melacak histori potensi penyebaran covid-19 dengan menggunakan cluster penumpang kereta api? Sudah bisa dipastikan akan sangat sulit bahkan bisa jadi mustahil untuk bisa teridentifikasi,” kata Yusfitriadi.
Yusfitriadi mengatakan sejak awal masyarakat termasuk Bupati dan Walikota Bogor sudah mendesak pemerintah dan PT. KAI untuk menghentikan sementara operasional kereta api sebagai konsekwensi pelaksanaan PSBB.
“Saya sendiri sudah dari awal menyatakan, ketika pemerintah dan PT. KAI tidak memberhentikan sementara operasioaal kereta api, sama artinya pemerintah tidak serius memutus mata rantai penyebaran covid-19. Bahkan secara tegas saya sudah sampaikan dalam beberapa pernyataan saya, bahwa DKI tidak mempunyai niat baik dalam melaksanakan percepatan pemutusan mata rantai covid-19, karena masih banyak kantor atau pelaku usaha dibiarkan tidak menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Hal itu terlihat dari masih banyaknya penumpang kereta api yang harus tetap berangkat kerja dengan menggunakan kereta api setiap hari ke Jakarta dan pulang ke Bogor,” kata Yusfitriadi.
Yusfitriadi mengemukakan, penularan dari KRL sangat mungkin tidak hanya terjadi di Stasiun Bogor, tetapi juga terjadi di Stasiun Depok, Bekasi dan yang lainnya.
“Terhadap kejadian ini, PT. KAI dan pemerintah pusat harus bertanggung jawab. PT. KAI dan pemerintah harus segera merespon kejadian ini secara cepat, walaupun sudah sangat terlambat,” tutup Yusfitriadi. [] Hari
