BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tengah melakukan seleksi calon Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor pengganti Syarifah Sofiah Dwikorawati yang kini menjadi Sekda Kota Bogor
Berdasarkan pengumuman nomor:005/pansel-III/Kab.Bogor/2020, yang ditandatangani Ketua Panitia Akmal Malik, pada tanggal 2 Oktober 2020, ada empat nama yang lolos asesmen, yakni,
1.Rusliandy – Camat Rumpin
2.Suryanto Putra – Sekretaris DPUPR Kabupaten Bogor
3.Emy Sriwahyuni – Kabag Perekonomian pada Setda Kabupaten Bogor
4.Ajat Rochmat Jatnika – Kabag Progdalbang pada Setda Kabupaten Bogor
Belum ada tanda-tanda siapa yang akan terpilih. Namun, pengamat sosial politik yang juga Direktur DEEP Indonesia Yusfitriadi mengatakan, Bappedalitbang itu adalah desainer program pembangunan Kabupaten Bogor.
“Sebagai desainer program, maka Bappedalitbang harus juga membuat desain evaluasi kinerja SKPD yang terukur, termasuk reward and punishment-nya. Desain ini akan membawa warga baru bagi Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Yusfitriadi, kepada BOGOR-KITA.com, Senin (5/10/2020).
Yus kemudian menguraikan 4 kapasitas yang perlu dimiliki calon Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor.
Pertama, kata Yus sapaan akrab Yusfitriadi, sosok Kepala Bapedalitbang yang akan datang harus mampu mendesain program yang terintegrasi menuju pada satu muara yaitu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang sudah dirumuskan dalam RPJMD.
Kedua, Bappedalitbang, selain badan perencanaan juga badan penelitian dan pengembangan. Namun sejauh yang saya tahu, kata Yus, tidak banyak bahkan tidak ada program-program riset yang dijadikan rujukan dalam mendesain pelaksanaan program, maupun yang mengukur keberhasilan sebuah program.
Sehingga sangat wajar ketika banyak program yang tidak tepat sasaran, karena program seringkali dilaksanakan bukan berbasis hasil penelitian.
“Harapannya sosok Kepala Bappedalitbang yang akan datang memiliki kemampuan dan berorientasi penelitian, agar desain perencanaan dan implementasi program bisa diukur dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata Yus.
Ketiga, evaluasi kinerja secara berkala. Untuk mengetahui SKPD bekerja maksimal atau tidak, tidak bisa hanya sekadar mengandalkan evaluasi tahunan yang terkadang hanya sekadar formalitas dan bersifat administratif.
“Saya menyambut baik pernyataan Sekda Burhanudin beberapa bulan yang lalu yang menyampaikan bahwa bupati akan mengevaluasi kinerja SDKPD setiap minggu,” kata Yus.
Walau demikian, imbuh Yus, evaluasi ini pesimis bisa dilaksanakan dengan baik, karena instrumen dan desainnya tidak pernah ada untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja tersebut.
“Bappedalitbang ke depan diharapkan dapat memberikan warna baru dalam mengevaluasi progres SKPD secara periodik, termasuk mendesain penegakan reward and punishment dari hasil evaluasi tersebut,” kata Yus.
Keempat, partisipatory. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemerintah merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang oleh pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisir dan mengevaluasi program.
Umumnya, pemerintah baru melibatkan masyarakat dalam perencanaan, yang sering disebut musrembang.
“Saya berharap Bappedalitbang ke depan membuka pintu bagi instrumen, di mana masyarakat dilibatkan dalam berbagai pelaksanaan dan evaluasi program pemerintahan,” tutup Yus. []Hari
