YSK Luncurkan Panduan Mitigasi Risiko Pemberlakuan KUHP Nasional
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Yayasan Satu Keadilan (YSK) menyelenggarakan kegiatan Launching Panduan Mitigasi Risiko dan Dialog Kebijakan Daerah Terkait Pemberlakuan KUHP Nasional di Gedung DPRD Kota Bogor, Jumat (19/12/2025).
Tampil sebagai narasumber anggota DPRD Kota Bogor , Sugeng Teguh Santoso dan Ketua PPMAN sekaligus Sekretaris YSK, Syamsul Alam Agus.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara perwakilan DPRD Kota Bogor, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas dengan latar belakang isu yang beragam untuk membahas kesiapan daerah dalam menghadapi pemberlakuan KUHP Nasional, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai potensi dampak sosial dan hukum dari perubahan regulasi pidana nasional, khususnya bagi kelompok rentan (agama dan kepercayaan, difabel, ragam gender dan seksualitas, perempuan, masyarakat adat). Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk mendorong dialog kebijakan yang konstruktif di tingkat daerah, serta memperkuat peran pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan perlindungan hak warga secara adil dan inklusif.
Dalam sesi pemaparan dan diskusi, dibahas berbagai potensi kerentanan yang dapat muncul dalam implementasi KUHP dan regulasi turunannya, termasuk tantangan penafsiran pasal, kesiapan aparat penegak hukum, serta kebutuhan akan kebijakan dan mekanisme daerah yang responsif. Diskusi juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk menjaga kepastian hukum dan kohesi sosial di tingkat lokal.
Sebagai bagian dari kegiatan ini, Yayasan Satu Keadilan secara resmi meluncurkan buku saku keamanan berjudul “Bertahan di Tengah Risiko”, sebuah panduan mitigasi risiko yang disusun sebagai referensi praktis bagi komunitas, pendamping, dan organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi dampak pemberlakuan KUHP Nasional. Panduan ini disusun berdasarkan proses diskusi, pembelajaran lapangan, dan refleksi bersama yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sipil, serta mendorong tindak lanjut berupa kebijakan dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan, di Kota Bogor.
