BOGOR-KITA.COM, CIBINONG – Keterbatasan informasi dan pengetahuan membuat para perajin di Kabupaten Bogor belum tumbuh maksimal. Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah memberikan dukungan untuk peningkatan usaha kecil dan menengah (UMKM).
Lalu dimana titik pangkal permasalahannya? Selidik punya selidik, kurangnya sosialisasi langsung dari dinas terkait dan pemerintah kecamatan menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini dikatakan aktivis muda Kabupaten Bogor yang kini tengah konsen terhadap peningkatakan UMKM, Moch Nurul Nasruli.
“Tidak adanya program yang berkesinambungan antara lembaga pemerintah membuat para perajin kebingungan. Mereka terkesan hanya bisa berjalan apa adanya. Bahkan, bak peribahasa, hidup enggan mati tak mau. Karena hanya mengandalkan pesanan yang datang dari mulut ke mulut. Tidak terprogram dan terorganisir dengan baik. Padahal, jika pemda mau, banyak potensi UMKM di Kabupaten Bogor yang jika dikembangkan bisa menjadi indikator peningkatan kesejahteraan yang tentunya tercantum dalam Pancakarsa,” sebut pria yang juga kerap disapa Buyung ini, Selasa (13/1/2020).
Buyung mencontohkan, usaha kerajinan tas di Ciampea dan sepatu di Ciomas. Kendati sudah dianggap Pemkab Bogor sebagai sentra UMKM dan kerap ditonjolkan dalam setiap kesempatan pameran baik dalam maupun luar negeri, namun kenyataannya, hal itu tidak cukup membantu dalam penyerap pangsa pasar.
“Perlu adanya daya dukung yang benar-benar mengena kepada UMKM. Tak hanya sebatas program yang hanya berbau formalitas. Tapi pembinaan yang menyeluruh. Terutama dalam hal persyaratan dalam memperoleh banyak pesanan, terutama di sektor swasta,” ujar Buyung.
Hal ini kata Buyung, tak lepas dari tingginya standarisasi kebutuhan produk di pasaran. “Sebagai contoh adalah sertifikat SNI, yang harus dimiliki para perajin dalam bersaing di pasaran bebas. Mana ada perajin yang bisa mendapatkan hal itu jika tak didukung oleh pemerintah yang hanya terkesan tak serius dalam membina UMKM,” jelasnya.
Senada, Lamudin Tambili, salah satu perajin sepatu sandal di Bojonggede mengaku, kesulitan menembus pangsa pasar karena keterbatasan persyaratan. “Saya berupaya mengembangkan usaha sendiri. Termasuk ikut dalam sejumlah pengadaan di perusahaan swasta. Tapi apa daya, kita tak bisa mendapatkan apapun karena terbentur syarat sertifikasi SNI. Sedang saya juga bingung bagaimana cara mendapatkannya,” paparnya.
Diketahui, persaingan usaha di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini menuntut seluruh para pelaku UMKM wajib memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kepemilikan sertifikasi tersebut adalah syarat mutlak yang harus dimiliki produk lokal seperti di Kabupaten Bogor agar dapat bersaing dengan produsen-produsen besar.
Namun untuk dapat memiliki sertifikasi SNI tersebut, para pelaku UMKM harus mengeluarkan dana sebesar Rp 20 juta untuk setiap produk.
“Ya seperti sendal atau sepatu Ciomas. Itu kan sudah mulai banyak peminatnya. Nah ini perlu sentuhan pemerintah. Sekarang di zaman Pasar Bebas ASEAN ini, sertifikasi sangat perlu,” ujar Kepala Bidang Perdagangan, Disperindag Kabupaten Bogor, Perdi kepada wartawan.
Selain itu, kata Perdi, sertifikasi yang dimiliki para pelaku UMKM juga bisa meyakinkan masyarakat untuk membeli produk asli Bogor. Dengan cap SNI yang ada, produsen pun juga bisa melebarkan sayap bisnisnya.
“Sangat berpengaruh. Bagaimana cara untuk menarik kepercayaan konsumen akan produk lokal. Kan itu intinya. Nah ini terus kita upayakan dorong ke Ibu Bupati agar perhatian kepada pelaku UMKM ini semakin tinggi,” ungkapnya. [] Fauzan
