BOGOR-KITA.com, BOGOR – Walikota Boor Bima Arya tidak setuju penghapusan IMB dan Amdal. Namun ia diminta oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membantu merumuskan kebijakan terkait tata ruang, khususnya soal wacana penghapusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Amdal (Analisa Dampak Lingkungan).
“Saya tidak setuju dengan penghapusan IMB. Kalau pertanyaannya bisa diatur oleh RDTR? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung banyak hal. Mengapa saya sampaikan? Karena lautan ruko, PKL, pembangunan banyak yang tidak berpihak pada kebebasan ruang terbuka,” tegas Bima dalam diskusi bertajuk ‘Wacana Penghapusan IMB dan Amdal melalui RDTR’ di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Namun Sofyan Djalil justru mengajak Bima Arya bergabung dalam sebuah tim khusus yang bertugas mengkaji dan memberi masukan kepada menteri terkait mana saja peraturan atau perizinan tumpang tindih antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar bisa dipangkas. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak investasi sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.
“Diskusi ini bagian dari ide dan wacana investasi lebih mudah salah satunya terkait dengan IMB dan Amdal terutama dikaitkan dengan RDTR. Nanti akan dilanjutkan pembahasan dalam meja bundar. Kemudian Pak wali kota (Bima Arya) karena sudah berpengalaman sebagai kepala daerah kita harapkan merumuskan sebuah kebijakan,” ujar Sofyan usai diskusi.
Sofyan menambahkan, dengan dibuatnya tim tersebut diharapkan masalah tata ruang bisa cepat terselesaikan. Karena masalah tata ruang cukup membuat frustasi berbagai pihak.
“Betapa rumitnya masalah ini. Oleh karena itu semua setuju kita sederhanakan perizinan. Karena izin bikin frustasi orang,” jelasnya.
Rancangan kebijakan ini, kata dia, diharapkan bisa rampung dan dikeluarkan pada awal tahun depan. Karena kebijakan ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan investasi. “Mungkin sebelum awal tahun baru kita mulai ada inisiatif baru yang mungkin komplimen terhadap inisiatif pemerintah,” katanya. [] Admin/Humas Pemkot Bogor
