BOGOR-KITA.com, BOGOR – Untuk mendapatkan berbagai persoalan terkait antisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Kota Bogor. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Jalan Kesehatan, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (16/3/2020).
Sidak dipimpin Ketua Komisi 4 Ence Setiawan bersama anggota, Saeful Bahri, Eny Indari, Said Mohan, Gugum Gilang, Mahpudi Ismail, Devi Prihartini Sultani, Endah Purwanti. Sesampainya di Dinkes, rombongan legislator langsung ke lantai 2 Dinkes dan diterima oleh Kasi Pencegahan Pengendalian Penyakit dr. Djohan Musali.
Ketua Komisi 4 Ence mengatakan, ada beberapa temuan di lapangan terkait kesiapsiagaan antisipasi pengamanan virus Corona. Pihak Dinkes ternyata belum siap menjalankan penanganan sesuai dengan surat edaran dari Walikota Bogor nomor 443.1/1075-umum tentang pencegahan corona virus disease (Covid-19) di Kota Bogor.
“Belum ada kesiapan dari pihak Dinkes untuk melakukan penyemprotan desinfektan di Kota Bogor. Bahkan ketika minta ditunjukan alat alat desinfektan, pihak Dinkes melalui dr Djohan menjawab ada di bidang lain dan tidak bisa menunjukan keberadan tempat alat alat ataupun cairan sanitizer,” ucap Ence kepada wartawan.
Dalam surat edaran Walikota sudah jelas bahwa seluruh sekolah diliburkan selama 14 hari, tentunya ketika sekolah diliburkan itu, maka harus dilakukan penyemprotan di ruang publik ataupun fasilitas pelayanan masyarakat. Tetapi pihak Dinkes belum siap melakukan penyemprotan ataupun melakukan langkah langkah antisipasi terhadap virus Corona.
“Kami meminta agar Dinkes segera melakukan penyemprotan desinfektan serta menyiapkan cairan antiseptik di tempat tempat publik layanan umum,” katanya.
Senada, anggota Komisi 4 Mahpudi Ismail menuturkan, Dinkes belum siap melaksanakan kesiapsiagaan antisipasi penanganan Corona, termasuk kesiapan di Puskesmas di seluruh Kota Bogor, juga belum siap, nyatanya sampai saat ini belum ada alat alat ataupun cairan antiseptic disediakan di Puskesmas. Permasalahan yang harus disikapi segera yaitu kurangnya sinergitas antar bidang di Dinkes, sehingga ketika ada permasalahan emergency seperti ini pihak Dinas melempar lempar dan tidak memberikan jawaban pasti.
“Dinkes seharusnya sudah action di lapangan, apalagi ketika surat edaran Walikota berjalan, maka langkah antisipasi dan kesiapsiagaan harus dilakukan. Jadi bukan sekedar menyiapkan pengumuman ataupun melakukan imbauan, tapi terjun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Sementara, Saeful Bahri dalam kesempatan itu juga mempertanyakan anggaran untuk pencegahan penyakit menular sebesar Rp1,2 Miliar, baik untuk peruntukan dan penggunaannya. Ketika ada emergency seperti ini, tentunya dana itu bisa dipergunakan.
“Dinkes mengiyakan ada anggaran itu tetapi belum digunakan, seharusnya dana itu dipergunakan sekarang untuk membeli alat alat ataupun desisfektan,” ujarnya.
Terpisah, Kasi Pencegahan Pengendalian Penyakit dr. Djohan Musali menuturkan, kesiapan Dinkes sudah siap dengan infrastruktur yang ada saat ini. Bahkan koordinasi sudah dilakukan dengan seluruh Rumah Sakit (RS) di Kota Bogor. Alat Pelindung Diri (APD) masih banyak dibutuhkan, tapi saat ini APD bukan penganggaran Dinkes, sudah mengontek supliyer supliyer nya supaya cepat dikirim.
“Anggaran itu sebesar Rp2 Miliar untuk scaner, masker, APD, dan Desisfektan,” terangnya.
Untuk pembersihan ruang publik, lanjut dr. Djohan Dinkes hanya memberi obatnya, nanti mereka sendiri yang membersihkan.
Terkait diliburkannya sekolah, memang sekolah belum menerima obat desisfektan , rencana dalam minggu ini akan dikirim.
“Kita juga imbau untuk melakukan pembersihan sendiri dulu sambil menunggu kiriman dari kami,” jelasnya. [] Ricky
