Sanksi Terhadap Rino Indira Diapresiasi Meski Bima Arya Belum Jadi Peserta Pilkada
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari telah menegur secara lisan Dirut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira, karena kedapatan berada di sekitar lokasi deklarasi Bima Arya untuk maju di Pilgub Jawa Barat, di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Bahkan, Hery Antasari juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) NOMOR: 100.3.4/2159 – BKPSDM Tentang PELAKSANAAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.
Inti dari SE tersebut agar ASN dan jajaran BUMD di Kota Bogor untuk bersikap netral di pilkada baik itu Pilgub Jabar atau Pilwalkot Bogor.
Atas hal tersebut, Pengamat Hukum Arafat Nasrulloh memberikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Bogor yang telah mengeluarkan SE.
Menurutnya, SE tersebut memiliki semangat baik dalam menjaga nilai demokrasi menjelang momentum Pilkada.
“Bahkan, tanpa ada Surat Edaran pun ASN dan jajaran BUMD harus bersikap netral,” kata Arafat yang juga anggota KAHMI Kota Bogor tersebut, kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).
Terkait dugaan Rino Indira tidak netral, masih kata Arafat, anggapan ketidaknetralan tersebut kurang tepat dan berlebihan, karena saat ini belum masuk tahapan Pilkada.
“Lantas tidak netralnya dimana? Kan, Bima Arya juga belum dinyatakan atau ditetapkan sebagai calon oleh KPU Jawa Barat,” tegasnya.
Arafat yang berprofesi sebagai advokat ini juga menambahkan, terkait sanksi teguran lisan, sebaiknya dihormati saja langkah yang telah dilakukan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari
“Intinya, dalam hal ini pemkot melalui Pj Wali Kota Bogor tidak lepas tangan. Karena, Dirut Perumda Tirta Pakuan sudah disanksi. Meski menurut saya tadi, ini belum masuk tahapan Pilkada. Lalu, jika ada beberapa kelompok masyarakat mendesak Pj Wali Kota memberi sanksi yang lebih berat, itu tentu salah. Memangnya Pj Wali Kota mau kita jadikan pemuas nafsu persepsi kita. Namanya sanksi, tentunya Pj Wali Kota sudah punya pandangan tersendiri atas hal itu, sehingga kita hormati saja,” paparnya. [] Ricky
