Penyaluran BPNT

Rustandi Ancam Cabut Kerjasama Agen dan Penyalur Bansos Nakal

BOGOR-KITA.com, CISEENG – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rustandi mengancam mencabut kerjasama agen dan penyalur bantuan sosial (bansos) nakal.

Penegasan itu dikemukakan Rustandi buntut maraknya informasi tentang penyaluran barang bantuan sosial (Bansos) terutama dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinilai di bawah standar.

Rustandi pun melakukan pengecekan serta mengambil beberapa contoh barang yang diinformasikan tidak sesuai mutu (kualitas) dalam Pedoman Umum (Pedum). “Saya sudah ambil 1 sampel beras yang langsung saya masak dan rasakan sendiri di rumah. Hasilnya bagus. Tapi seri berikutnya akan saya ambil sampel lainya,” ungkap Rustandi melalui sambungan telepon, Selasa (21/7/2020).

Dia menjelaskan, menyikapi beberapa informasi dan kritikan terkait program bansos, dirinya akan mengambil langkah dengan cara tersendiri. Salah satunya, dengan mengadakan rapat koordinasi bersama camat dan kepala desa serta menghadirkan para agen untuk membahas penyaluran barang khususnya agar memenuhi tetap mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas). “Bila ada agen dan penyalur tidak taat pedum, maka akan kami cabut (kerjasama) dan diganti dengan agen dan penyalur yang mampu penuhi taat mutu dan jumlah sesuai pedum,” tegas Rustandi.

Baca juga  Polres Bogor Limpahkan Berkas Perkara Kasus Penodaan Agama ke Kejari

Sebelumnya, informasi dan kritikan tajam terkait penyaluran barang dalam program bansos disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat. Mereka menyoroti beberapa temuan terutama soal kualitas dan kuantitas barang yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bansos yang dianggap tidak sesuai dengan pedoman umum (Pedum). “Kami telah menemukan beberapa bukti kuat dan “dosa – dosa” kecurangan di lapangan terkait bansos tersebut,” ungkap Atik Yuli Setyowati, Ketua LSM Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) kepada media ini.

Atik sapaannya menegaskan, bukti – bukti kenakalan yang ditemukan pihaknya sedang dikumpulkan dan jika dianggap sudah cukup akan segera diaudiensikan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong agar segera ditindaklanjuti guna memberika efek jera. “Bukti – bukti pelanggaran pedum yang nyata banyak terjadi di lapangan adalah sistem pengiriman barang yang menggunakan paket sehingga jumlah barang berkurang. Lalu mutu atau kualitas barang seperti beras dan buah – buahan yang jelek,” ungkap Atik. [] Fahry



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *