Neta S Pane
BOGOR-KITA.com – Polri memasuki masa dramatis. Sebab inilah pertama kalinya dalam sejarah, Polri melakukan rapat pimpinan (rapim), tanpa Kapolri sebagai pimpinan kepolisian. Rapim Polri dibuka Presiden Jokowi Selasa 3 Maret dan berakhir 5 Maret 2015.
Rapim Polri berlangsung setahun sekali dan umumnya dilakukan di awal tahun, untuk melakukan evaluasi dan proyeksi kerja Polri ke depan. ‘Indonesia Police Watch (IPW) menilai, akibat cakar-cakarannya elite Polri, rapim tahun ini berlangsung tragis, ironis, dan dramatis. Sebab rapim berlangsung tanpa ada Kepala Polri, padahal inilah rapim pertama Polri di era pemerintahan baru Presiden Jokowi. Artinya, rapim ini sangat strategis untuk membuat dan menjabarkan konsep kerja profesional Polri dalam mendukung konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi BOGOR-KITA.com, Selasa (3/3/2015) pagi.
Tanpa adanya Kepala Polri tentu konsep kerja Polri untuk mendukung Revolusi Mental Jokowi patut menjadi pertanyaan. Bagaimana Polri bisa menerapkan konsep Revolusi Mental Jokowi jika di internal Polri sendiri masih curat marut.
IPW menilai ada empat poin yang harus dibahas dan dituntaskan dalam Rapim Polri tanpa Kepala Polri ini. Pertama, penuntasan kasus adanya pengkhianat di tubuh Polri. Kedua, dievaluasinya aksi cakar cakaran elite Polri dalam perebutan posisi Kapolri pasca Sutarman. Ketiga, Rapim Polri perlu menyiapkan berbagai kemungkinan dalam uji kepatutan dan uji kelayakan calon Kapolri Badroeddin Haiti di DPR. Keempat, membangun soliditas Polri pasca konflik Polri-KPK. “Dan hal itu tidak mudah, mengingat polarisasi dan konflik antar elit Polri sempat begitu tajam, bahkan ditarik ke luar Polri oleh segelintir oknum,” kata Neta.
Curat marut di tubuh Polri juga tidak terlepas dari sikap Presiden Jokowi tidak jelas dan tidak konsisten. “Untuk itu Jokowi harus bertanggungjawab untuk membangun soliditas di Polri dalam Rapim Polri yang dibukanya Selasa ini,” tutup Neta. []Admin
