BOGOR-KITA.com – Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor juga menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 sebesar Rp 5,491 triliun.Belanja tidak langsung diusulkan sebesar Rp 2,662 triliun dan belanja langsung sejumlah Rp 2,829 triliun.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015 dan Penyampaian 2 Raperda Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) serta Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Penetapan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna 2 Setda, Kompleks Pemkab Bogor, Kelurahan Tengah, Cibinong, Kamis (30/10).
Dalam sambutan Bupati Bogor yang dibacakan oleh Wakil Bupati Bogor Nurhayanti disebutkan, rancangan APBD tersebut terdiri dari pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.
“Apabila kita cermati, maka komposisi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Komposisi belanja publik sebesar Rp 3,473 triliun atau 63,25 persen dari total belanja. Sementara untuk belanja aparatur sebesar Rp 2,18 triliun atau 36,75 persen. Dengan demikian, prosentase belanja publik adalah dua kali lipat dari belanja aparatur,” jelas Wabup.
Menurut dia, hal ini adalah fakta yang menunjukkan keberpihakam Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memprioritaskan program dan kegiatannya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan visi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia,” bebernya.
Ia melanjutkan, dari sisi pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 5,179 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,605 triliun, dana perimbangan Rp 2,471 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 1,103 triliun.
Dijelaskannya, bila dilihat dari sisi pendapatan, maka prosentase PAD mencapai 30,99 persen dari total pendapatan. “Prosentase ini cukup tinggi dan jauh melebihi rata-rata prosentase PAD di Jawa Barat pada tahun 2013 yang hanya sebesar 17,28 persen sehingga untuk tingkat kabupaten, posisi PAD Kabupaten Bogor masih tetap tertinggi se-Jawa Barat,” tuturnya.
Pada sisi pembiayaan daerah, ditargetkan sebesar Rp 343,3 milyar serta penyertaan modal/investasi daerah sebesar Rp 30,908 milyar untuk PT Sayaga Wisata, PDAM Tirta Kahuripan, dan PT Prayoga Pertambangan dan Energi.
Dengan demikian, melihat komposisi pendapatan, belanja dan pembiyaan daerah tersebut, maka alokasi belanja daerah lebih besar dari rencana pendapatan daerah sehingga RAPBD 2015 mengalami defisit belanja sebesar Rp 312,4 milar.
“Defisit belanja daerah tersebut bukanlah menjadi permasalahan karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan defisit tersebut dapat ditutupi oleh hasil pembiayaan netto,” bebernya.
Sementara itu, untuk melaksanakan kewenangan daerah untuk mendorong iklim investasi yang lebih baik serta penanaman modal secara terpadu, kondusif, inovatif, maka Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPT diselaraskan kembali menjadi BPM PTSP, serta peninjauan Perda No 2 Tahun 2010 tentang pembentukan BPBD untuk penataan ulang tugas pokok dan fungsi BPBD. .[] Harian PAKAR/Admin
