BOGOR-KITA.com – Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Inspektorat Jawa Barat, Mohamad Yudi Ahadiat. Menegaskan, sangat erlunya kepala desa mengikuti pelatihan manajemen keuangan. Sebab, dalam praktiknya ada kepala desa yang tidak sabar menunggu kucuran dana desa, dan mengambil langkah meminjam ke perbankan.
Hal ini dikemukakan Yudi Ahadiat dalam acara Temu Pimpinan Aspirasi Masyarakat Edisi Ketiga di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/2/2019).
Yudi Ahadiat mengemukakan, tahun 2017, hampir keseluruhan desa mengalami keterlambatan pengucuran anggaran.
Walau terlambat menurut demikian menurut Yudi Ahadiat, tidak harus direspon dengan meminjam ke perbankan.
Katakanlah anggaran terlambat turunnya. Anggaranm desa itu turun bulan Maret atau April. Tetapi, kata Yudi Ahadiat, kepala desa pengen cepet-cepet, maka pinjamlah uang ke bank
“Seharusnya jangan pinjam,” kata Yudi.
Karena itu Yudi meminta agar para kepala desa bisa disiplin secara anggaran. Karena seharusnya program yang baik dilaksanakan setelah anggaran turun.
“Tunggu saja dulu, nanti pertanggungjawabannya kan bulan Januari padahal uang turunnya Maret. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya perlu ada pelatihan-pelatihan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, Tata Irawan, yang turut hadir dalam acara Tepas mengatakan, bahwa dana pemerintah yang masuk ke desa saat ini sangat besar. Di Kabupaten Bandung saja dana desa yang diterima mencapai Rp 640 miliar.
“Jadi, kami berharap ada pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan,” pinta Tata.
Menurut Tata, apabila tanpa kemampuan pengelolaan yang baik, maka penggunaan dana desa tersebut akan kurang baik. Dia pun berharap pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat bisa memfasilitasi kegiatan pelatihan tersebut.
“Kami khawatir tanpa kemampuan yang baik pengelolaan keuangan ini menjadi kurang baik, sehingga dengan adanya pelatihan para perangkat desa bisa mengelola uangnya dengan baik,” tukas Tata.
“Kami berharap ini dianggarkan oleh DPM provinsi (Jawa Barat), jadi kami ingin menginisiasi ini,” tandasnya. [] Admin/Humpro Setda Jabar
