Pilkada 9 Desember, Neta: Jago PDIP di Medan dan Surabaya Diprediksi Kalah
BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar. Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua. Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen.
Hal ini dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam rilis, Selasa (1/12/2020).
Pilkada kali ini banyak menjadi perhatian, selain karena digelar di masa pandemi, juga karena munculnya anggota keluarga Presiden Jokowi sebagai calon, yakni di Medan dan Solo. Selain itu Surabaya juga menjadi perhatian menyusul Tririsma Harini tidak lagi bisa mencalonkan diri.
Neta yang merupakan mantan wartawan politik mengatakan, dari pemantauan IPW, sebagian besar petahana akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55 persen.
Sementara jagonya PDIP di Kota Medan dan Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen.
Terkait wacana penundaan pilkada yang terus berkembang, Neta mengatakan, tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020.
Neta menyebut lima alasan mengapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda.
Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid 19 berakhir.
Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif.
Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat.
Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen, sementara para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
Kelima, pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Sebab sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah.
Anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp4,77 triliun, sehingga totalnya Rp20,4 triliun.
“Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020,” tutup Neta. [] Hari
