BOGOR-KITA.com – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 di Hotel Grand Savero, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (2/8/2019). Tampak hadir mendampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.
Menurut Bima, Rakor Evaluasi PAD tersebut bukan sekedar mengejar target rutin tahunan, namun dimaksudkan untuk membangun sistem agar PAD Kota Bogor bisa ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Konteksnya tidak sekedar mengejar target tetapi berlari menggenjot sektor-sektor pendapatan yang ada maupun sektor-sektor yang akan diciptakan. Intinya PAD harus naik, tidak boleh konservatif. Semua potensi pendapatan yang ada, di cek dan dibedah secara detail satu per satu, mulai dari komponen pajak hingga retribusi. Selanjutnya ditargetkan ulang bagi yang memiliki potensi lebih,” ungkap Bima Arya.
Ia menambahkan, hingga Juni 2019 pencapaian PAD Kota Bogor sudah di angka 57 persen dari target Rp 1 triliun. “Secara global target PAD Kota Bogor diyakini akan terpenuhi. Kedepan target PAD Kota Bogor setiap tahun akan dinaikkan di atas 1 atau 2 persen,” ujarnya.
Menurut Bima, naiknya target PAD dalam rangka melayani warga, membangun infrastruktur yang lebih banyak lagi, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Disamping itu juga dimaksudkan dalam rangka pemberian reward dan punishment yang lebih tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Lurah yang lebih giat dan kerja keras akan mendapat tunjangan lebih tinggi dari para lurah yang kerjanya tidur. Dan itu diperlukan alokasi anggaran yang lebih untuk mewujudkannya,” terang dia..
Salah satu strategi yang akan diterapkan Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan PAD adalah menginventarisir serta mengadakan event-event yang lebih banyak lagi dan Kota Bogor harus siap menjadi tuan rumah untuk kegiatan skala internasional.
Bima menerangkan, berdasarkan informasi dan tren, tingkat okupansi di Kota Bogor terdongkrak ketika ada event, karenanya Bima meminta agar event-event yang ada lebih dihidupkan. Sektor lain yang coba digenjot adalah retribusi parkir, yang akan ditambah.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, An An Andri Hikmat, menyebutkan pajak dari sektor restoran akan digenjot karena imbas dari banyak event-event di Kota Bogor terhadap restoran cukup banyak. Selanjutnya sektor BPHTB yang akan berdampak bagi kenaikkan anggaran, sektor ketiga adalah hotel.
Dirinya juga menerangkan hingga saat ini sudah tercapai Rp 68 miliar dari rencana target pajak sektor restoran sebesar Rp 129 miliar rupiah dengan jumlah objek 1480.
Selain itu, An An meyakini, keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor akan memberikan peningkatan pada sektor retribusi dan mempermudah masyarakat. “Yang tidak kalah penting adalah sektor pelayanan atau retribusi. Sektor ini ditekankan untuk dioptimalkan, pelayanan bagus, kelengkapan sarana prasarana bagus, akan berimbas pada sektor retribusi yang meningkat,” terang An An.
Untuk tingkat kepatuhan, An An menyebutkan sampai dengan saat ini rata-rata pajak daerah lain mencapai 92 persen sementara untuk PBB baru 80 persen. Angka 80 persen diterangkan An An masih banyaknya data yang kurang akurat saat penyerahan dari pusat. Sejak tahun 2014 hingga saat ini Bapenda Kota Bogor masih melakukan pendataan ulang terhadap data yang jumlahnya mencapai 250 ribu, diharapkan tahun depan selesai. [] Admin/Humas Pemkot Bogor
