Kota Bogor

Pemkot Bogor Raih Penghargaan Top 40 Inovasi Kementerian PANRB

BOGOR-KITA.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik kepada pemerintah kota Bogor karena dianggap sukses melakukan inovasi. Penghargaan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 636/2018, Kementerian PANRB menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi Pemkot Bogor yang diapresiasi tersebut datang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor dengan penerapan Aplikasi Nominatif Jabatan Struktur Government-Clear ( Anjas Go Clear).

Anjas Go Clear merupakan sebuah inovasi sistem untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya. Sehingga jabatan tersebut bisa diisi oleh orang yang layak dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Penghargaan itu diterima langsung oleh walikota Bogor, Bima Arya sat pembukaan International Public Service (IPS) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11/2018). Acara ini digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Usai menerima penghargaan tersebut, Bima Arya mengungkapkan rasa bangganya kepada jajaran BKPSDA Kota Bogor yang mampu menciptakan sistem yang sangat bermanfaat dan mendapatkan perhatian mulai dari tingkat provinsi maupun nasional.

Baca juga  Bima Arya Rotasi 7 Kepala Dinas, Ini Daftarnya

“Ini ikhtiar Pemkot Bogor untuk konsisten pada prinsip the right man on the right place at the right time. Orang yang tepat pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat untuk membangun sistem reward and punishment. Semua yang menempati posisinya, itu sesuai dengan aturan. Tidak boleh ada hal-hal yang dilanggar. Jadi, sistem ini memudahkan Walikota sebagai pengambil keputusan, untuk menempatkan orang-orang sesuai dengan kompetensinya. Tidak ada lagi titip menitip jabatan dengan sistem ini,” ungkap Bima.

Sebagai pengembangan dari sistem Anjas Go Clear, ke depan Pemkot Bogor akan terus berinovasi dengan membuat Peraturan Walikota untuk membuat catatan karir kepegawaian. “Kita hitung setiap inovasi yang dilakukan oleh ASN, baik pada dinas maupun struktur di wilayah. Jadi nanti ada skornya, setiap inovasi akan diuji dan dinilai oleh tim. Tim itu akan memberikan rekomendasi, inovasi itu akan dihitung sebagai bagian dari prestasi karir,” jelasnya.

Tampak hadir dalam penganugerahan tersebut Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat. Menurut Ade, apa yang telah diraih BKPSDA dengan inovasi Anjas Go Clear ini bisa menstimulus SKPD lain untuk berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada publik.

Baca juga  Pemkot Bogor Terus Matangkan Mal Pelayanan Publik

“Saya bangga atas penghargaan ini sekaligus harus jadi sebuah motivasi untuk kita semua. Saya sepakat dengan Pak Wali yang akan berporos kepada sistem ini, sehingga  tidak ada lagi cerita soal titipan jabatan, cerita tentang layak atau tidak layak. Mudah-mudahan ini akan lebih jauh bermanfaat, bermakna terhadap kualitas SDM di Kota Bogor,” ujar Ade Sarip.

Yang membuat Ade Sarip bangga adalah inovasi ini muncul dari inisiatif perorangan pegawai BKPSDA bernama Tosan Wiar Ramdhani. “Dari sekian ratusan inovasi yang ada seluruh Indonesia, Alhamdulillah Anjas Go Clear ini masuk ke dalam 40 inovasi pelayanan publik terbaik. Hebat ini. Tanpa APBD. Oleh karenanya kita akan perhatikan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan akan memotivasi bagi yang lain. Saya ingin yang punya inovasi ini diusulkan untuk mendapatkan reward, salah satunya mungkin promosi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa inovasi birokrasi diperlukan untuk mencegah perilaku koruptif. “Inovasi dalam birokrasi harus pula dibarengi dengan pelayanan yang benar-benar bersih. Di samping dibutuhkan inovasi-inovasi yang baik, dibutuhkan suatu pelayanan yang memang bersih, maka inovasi itu perlu menjadi bagian daripada upaya keseluruhan bangsa ini. Dan kemudian dapat dikembangkan lagi dengan baik,” ungkap JK.

Baca juga  Pengungkapan Kasus Korupsi KPU Jadi Kado Akhir Tahun Kota Bogor

JK menambahkan, birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru hasil. Berbeda dengan pengusaha, yang mendahulukan hasil dari prosedur. Oleh karena itu, menurutnya, muncul terobosan yang disebut dengan istilah entrepreneur bureaucracy yaitu birokrasi yang bekerja berdasarkan kewirausahaan.

Artinya, bagaimana hasil dan prosedur dapat digabungkan sehingga birokrasi itu menjadi cepat dan bersih. JK pun mengapresiasi daerah-daerah yang selama ini sudah menerapkan inovasi birokrasi. “Upaya-upaya ini menjadi pembelajaran kepada yang lainnya bagaimana pelayanan yang baik itu dapat mengubah kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemerintah provinsi, 15 inovasi kabupaten, dan 10 inovasi dari pemerintah kota. [] Admin

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top