BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan perhatian khusus bagi warga korban double track jalur kereta api Bogor-Sukabumi dengan memfasilitasi warga agar mendapat tempat tinggal kembali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, double track itu merupakan program pusat, program nasional dan untuk kepentingan umum. Jadi siapapun harus mendukung program nasional itu. Ketika program ini dilakukan maka ada yang terdampak, yaitu masyarakat kalaupun bukan haknya berada disana, karena sudah lama tinggal disitu, menjadi perhatian mendapatkan bantuan pemerintah.
“Untuk itu kami Pemkot Bogor atas perintah Walikota mencoba berperan membantu memfasilitasi agar warga yang terdampak ini bisa bertahan ada hak hidup selanjutnya, termasuk rumah tinggal khususnya untuk kelanjutan kehidupan warga,” Ucap Ade Sarip usai rapat evaluasi penanganan warga terdampak daoble track di ruang Paseban Surawisesa, Balaikota Bogor, Senin (24/2/2020).
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Bogor ingin menjamin warga korban double track tetap bisa tinggal. Untuk itu Pemkot Bogor memiliki tiga alternatif setelah diverifikasi oleh Camat dan Lurah di lapangan. Pertama, ada kelompok untuk lima kelurahan sudah dapat uang pengganti tapi masih ada beberapa masyarakat belum selesai, tapi bisa diselesaikan paling lambat akhir tahun.
Kedua, ada dua kelurahan yaitu Kelurahan Empang dan Batutulis belum mendapat anggaran dana kerahiman. Oleh karena itu, kedua kelompok itu sudah dilakukan verifikasi dan sudah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Ada kelompok yang mandiri, dia dapat uang kerahiman kemudian mengontrak dan punya rumah, ada kelompok yang akan membangun rumah disuatu tempat atau relokasi mandiri yang dikordinir oleh ketua RW nya, dengan sistem warga membeli satu lahan dan ingin berkumpul lagi menjadi sebuah perkampungan seperti sebelumnya. Lokasi relokasi mandiri itu ada di Kelurahan Pamoyanan, Ranggamekar, Bojongkerta dan Cipaku. Mereka akan membangun dilokasi itu, tentu uangnya sedikit sekali dan harus dibantu.
“Ke depan setelah mereka membangun rumah dari relokasi mendiri nanti, akan di intervensi dengan RTLH. Mudah mudahan tahun sekarang, yang pasti setelah verifikasi oleh Camat dan Lurah menetapkan siapa saja kemudian diusulkan ke Walikota untuk mendapat RTLH dari dinas terkait jika memenuhi persyaratan untuk bisa layak huni. Kita akan bantu warga yang melakukan relokasi mandiri itu,” jelasnya.
Bagi warga yang melakukan relokasi mandiri itu, lanjut Ade mereka membeli tanah dulu lalu membangun rumah. Uang dari kerahiman itu dibelikan tanah, membangun rumah. Karena rumah itu butuh listrik, air, dan sebaginya. Disitulah Pemkot akan membantu warga.
“Alternatif lainnya membantu warga doubl track lewat bantuan BSPS dari Kementrian PUPR. Usulkan ketika memenuhi persyaratan. Peta bidang, siteplan status lahan dan dibuat dalam bentuk proposal. Saya minta usulkan dulu, sehingga bisa di ajukan ke pusat. Untuk bantuan BSPS itu luasan bidang lahan harus 45 meter keatas,” terangnya.
Sementara itu, Camat Bogor Selatan, Hidayatullah menuturkan, masih ada beberapa orang yang belum selesai mendapatkan dana kerahiman, tetapi nanti akan dicairkan pada tahap kedua. Total bidang yang terdampak proyek double track di wilayah Kecamatan Bogor Selatan itu sebanyak 1699 bidang.
Menurut Dayat, sapaan akrabnya Warga juga sudah menyiapkan relokasi mandiri diantaranya, di Kelurahan Bojongkerta, Cipaku dua lokasi, Pamoyanan, Genteng, dan Ranggamekar. Selebihnya mereka yang mandiri ada yang pindah ke kecamatan lain, pindah ke luar jabar, pindah ke kabupaten Bogor, tetapi yang masih ingin tinggal tadi di fasilitasi oleh KSM untuk relokasi mandiri.
“Untuk relokasi mandiri ada yang lahannya 45 meter persegi atau 50 meter persegi. Pemkot Bogor memberikan perhatian kepada warga korban double track dengan mengupayakan berbagai bantuan bagi warga,” pungkasnya. [] Ricky
