BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Bupati Bogor Ade Yasin beberkan sejumlah isu aktual Kabupaten Bogor terkait insfrastrutur dalam rapat Evaluasi Implementasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan Jabodetabekjur Dengan Mengacu Pada Perpres 54/2008 di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Perpres 54/2008 yang sudah berusia 10 tahun tetapi tak kunjung terealisasi ini sudah lama hendak dievaluasi karena sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan saat ini.
Ade Yasin yang tampil sebagai nara sumber memaparkan Isu aktual dalam kertas kerja setebal 46 halaman. Antara lain terkait pembangunan jalan tambang di wilayah Rumpin, pembangunan Jalan Poros Tengah Timur di wilayah timur Kabupaten Bogor, pengembangan sejumlah transit oriented development (TOD), masalah sampah, juga air.
Di bagian awal Ade Yasin mengemukakan posisi Kabupaten Bogor sebagai sebuah wilayah yang berada di sebelah selatan DKI Jakarta dengan jumlah penduduk mencapai 5,9 juta dan memiliki peran strategis sebagai daerah permukiman, penyediaan lahan pertanian, dan perlindungan tata air.
Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah mencapai 2,900 km2 atau setara dengan 5 kali Jakarta serta memiliki curah hujan yang tinggi mencapai 1500-5000 mm/tahun. Selain itu juga memiliki iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 280C dan memiiki variasi lahan datar di sebelah utara dan berupa pegunungan di sebelah selatan
Dikatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Dikatakan, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016-2036, bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Bogor adalah Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang bertumpu pada Kegiatan Pariwisata, Permukiman, Industri dan Pertanian serta mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor Termaju dan Sejahtera.
Ade Yasin kemudian memaparkan tujuan penataan ruang yang diwujudkan dalam 7 kebijakan penataan ruang yaitu, Pertama, pengembangan kawasan lindung, salah satunya ialah pengelolaan kawasan hulu terkait pengendalian banjir Jakarta. Kedua. pengembangan wisata alam, budaya dan buatan salah satunya pengendalian pembangunan Kawasan Puncak. Ketiga, penyediaan lingkungan permukiman perkotaan melalui pengembangan kawasan baru. Keempat, pengembangan kawasan industry. Kelima, perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pedesaan. Keenam, pengembangan trasnportasi perhubungan, Ketujuh, perwujudan kawasan strategis baik yang berada di perbatasan, kawasan ekonomi cepat tumbuh serta kawasan tematik lainnya.
Ade Yasin kemudian menyebut Jalan Poros Tengah Timur yang direncanakan akan dibangun sepanjang 62,8 km yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1 menghubungkan wilayah Sentul di Bogor hingga Istana Cipanas di Cianjur, serta tahap 2 yang menghubungkan Wargajaya di Bogor hingga Green Canyon di Karawang. “Jalan ini bertujuan untuk menjadi jalur alternatif kawasan Puncak, mendorong ekonomi wilayah timur serta mempermudah aksesibilitas Kawasan,” kata Ade Yasin.
Ade juga menyebut rencana membangun jalan tambang di wilayah Rumpin yang merupakan salah satu upaya penanganan akses lalu lintas wilayah tambang Kabupaten Bogor yang tersebar di daerah Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang dan Tenjo dan akan terintegrasi dengan rencana JORR 3.
“Pembangunan jalan tambang sepanjang 20,47 km ini diharapkan mampu memperlancar pergerakan kendaraan tambang dari wilayah Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti mengingat perkembangan wilayah yang terjadi akan mendorong pertumbuhan kendaraan lebih dari 400 ribu kendaraan per hari di kawasan ini,” kata Ade Yasin.
Pada bagian akhir paparannya, Ade Yasin menyarankan Perpres RTR Jabodetabekjur harus mampu menjembatani kepentingan lintas wilayah baik melalui pola kerjasama, insentif dan disinsentif serta kelembagaan yang efektif dan efisien. Perlu dilengkapi dengan indikator program pembangunan sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah terkait tahapan pelaksanaan pembangunan. Perlu adanya kesepakatan bersama terkait indeks performa kunci yang disepakati lintas daerah
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kementerian PUPR, M Rudi Siahaan mengapresiasi paparan Ade Yasin.
“Saya apresiasi apa yang dipaparkan Bupati Bogor tadi, ke depan kami akan koordinasi terkait rencana dan program pengembangan kawasan perkotaan khususnya di Jabodetabekpunjur,” kata Rudi Siahaan. [] Hari
